Oleh: LEGIMAN
(Peminat politik, kuliah S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Sudah rahasia umum; perjumpaan uang, kekuasaan, dan jabatan diyakini sebagai aksioma tak terbantahkan. Aksioma itu bisa dikonfirmasi ulang melalui literatur-literatur filosof abad lalu seperti Aristoteles hingga Karl Mark. Dimana ada ruang-ruang ekspresi politik, disitulah nyanyian miris politik uang (money politic) mengharu biru. Uang untuk politik, kekuasaan untuk uang dan demi jabatan. Akankah keyakinan aksioma diatas menular dalam gempita Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Pekanbaru, Riau, yang salah satu agenda utamanya memilih Ketua Umum baru Partai Golkar menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Jusuf Kalla?
Sekilas terbaca dimedia massa, potensi perjumpaan uang, kekuasaan dan jabatan amat terasa. Kepemilikan uang bagi calon Ketua Umum digelindingkan ke tengah publik Golkar sebagai resep yang tak bisa ditawar-tawar. Secara vulgar, publik dipolesi keyakinan bahwa uang berkait erat masa depan Golkar. Uang ditempatkan sebagai urusan nomor wahid sekaligus prasarat jika Golkar ingin maju dan terjamin kesejahteraannya. Pada konteks ini, nama-nama seperti Aburizal Bakrie, Surya Paloh, maupun Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto untuk sementara bisa bertepuk dada, berdiri diatas angin karena amuk dalam kategori sosok-sosok calon yang kuat dalam hal uang.
Sementara calon yang minim uang walau kaya dengan modal intelektual, gagasan brilian, futuristik, anti status quo menjadi suara-suara minor dan dijatuhi kesan tidak layak jual. Padahal, menggugah ketertinggalan dan keterpurukan Golkar saat ini tidak bisa tidak dibutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan uang, tapi sosok yang transformatif dan progresif. Diatas semua itu, idealisme, keampuhan wawasan, kekuatan imajinasi untuk melakukan tapaktilas formulasi visi-misi dan program menjadi titik pijak agar masa depan partai memiliki landasan perjuangan yang kokoh.
Dominasi tokoh
Jor-joran milyaran rupiah dijanjikan salah satu calon untuk masa depan Golkar. Beragam komentar dan respon antarcalon dimedia massa terjebak pada perbincangan seputar uang. Identifikasi dan analisis peluang, tantangan dan kelemahan masing-masing calon tidak lepas dari sejauhmana uang dipunyai. Singkatnya, wacana politik uang paling menononjol diberitakan menjelang detik-detik Munas Golkar. Sementara isu yang lebih urgen lainnya tampak meredup.
Disetiap event suksesi kepemimpinan banyak partai politik, unsur uang memang dipertimbangkan. Berbeda dengan partai-partai lain yang tidak begitu kentara, strategi dan manejemen isu dalam hiruk-pikuk Munas Golkar telah gagal mendistribusikan ketengah publik terkait isu mendesak yang dibutuhkan Golkar dalam menjawab problem Golkar. Ada semacam optimisme sempit bahwa masa depan Golkar hendak digantungkan pada sejauhmana jaminan kesejahteraan dan kemampuan memberdayakan organsisi. Dari optimisme sempit itu, bukan tidak mungkin, corak kepemimpinan Golkar akan berubah menjadi ketokohan sentral berbasis uang.
Harus diakui, corak, karakteristik atau kultur politik yang ada di Golkar sedikit lebih maju dari lainnya. Kepemimpinan sentral yang ditokohkan hampir-hampir tidak ditemui. Tradisi yang terbangun sejak reformasi bertolak dari profesionalitas, inklusifitas dan egalitarian.
Banyak kalangan yang berpandangan optimistis dan menaruh puja-puji terhadap Golkar yang dianggap sebagai partai modern dan maju. Tidak didapatinya tokoh sentral dalam Golkar memaksa Golkar untuk memaksimalkan mekanisme demokrasi yang membuka peluang bagi semua kader. Sayang, menjelang pemilu Presiden 2009 (Pilpres) lalu mekanisme demokrasi melalui konvensi dihilangkan dan ini tentunya menjadi preseden tidak sehat bagi kemajuan dan kemodern-an Golkar sebagai salah pilar demokrasi yang sudah banyak makan asam garam di republik ini.
Kian kuatnya wacana money politic menjelang Munas Golkar kali ini tak elak berpotensi menutup pintu-pintu optimisme dan harapan publik. Golkar sebagai partai yang maju, modern, egaliter, terbuka, menjadi kabur dan digantikan oleh sentralitas ketokohan berbasis uang, dan bukan kearifan, keijaksanaan, keberanian, kewibawaan, kenegarawanan, dan kepemimpinan transformatif. Sentralitas sepeti ini lebih berpotensi menjadi ancaman jika dibanding dengan ketokohan berbasis karisma atau keturunan, walau keduanya sama-sama mengancam bangunan demokrasi yang meniscayakan regenerasi dan kaderisasi.
Objektif
Oleh karenanya, masa depan Golkar tergantung sejauhmana pilihan objektif peserta Munas yang memiliki hak suara sah. Pilihan ojektif dalam arti tidak melihat sosok calon dari sisi finansial, lebih-lebih pilihan karena imbalan politik. Pilihan berdasar nurani, moral dan etika politik patut dikedepankan dalam menyongsoong kepemimpinan Golkar yang baru. Sentralitas ketokohan berbasis uang hanya akan menjadi bomerang bagi masa depan Golkar. Kemajuan dan kemodern-an partai seyogyanya dibangun atas dasar rasionalitas-demokratis, logika akal sehat, dan bukan kepentingan jangka pendek dan pragmatisme politik.
Walau dalam sejarahnya Golkar pernah masuk dalam jeruji besi kekuasaan Orde Baru, namun sejak reformasi Golkar mampu mereformasi watak kepemimpinan dan orientasi politik. Golkar pun menjadi partai terbuka (inclusive), akomodatif, kekhasan identitas politik lintas elemen, golongan, profesi dan simbol, serta jembatan primordial dan sektarian sempit. Karakteristik inilah yang perlu disirami, dijaga dan dipertahankan oleh Golkar. Bagaimanapun, Golkar adalah milik semua, bukan milik elit-elit tertentu dan untuk tujuan tertentu.
Dengan melepas baju pragmatisme politik dan keluar dari keterjebakan money politic, Golkar akan bisa berjalan diatas rel politik yang benar, tanpa hutang politik, dan sub-ordinasi dari elit-elit tertentu. Mampukah para punggawa dan kader-kader Golkar memupuk independensi dan objetifitas suksesi kepemimpinan Golkar untuk periode 2009-2014? Walahua’lam
(Peminat politik, kuliah S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Sudah rahasia umum; perjumpaan uang, kekuasaan, dan jabatan diyakini sebagai aksioma tak terbantahkan. Aksioma itu bisa dikonfirmasi ulang melalui literatur-literatur filosof abad lalu seperti Aristoteles hingga Karl Mark. Dimana ada ruang-ruang ekspresi politik, disitulah nyanyian miris politik uang (money politic) mengharu biru. Uang untuk politik, kekuasaan untuk uang dan demi jabatan. Akankah keyakinan aksioma diatas menular dalam gempita Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Pekanbaru, Riau, yang salah satu agenda utamanya memilih Ketua Umum baru Partai Golkar menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Jusuf Kalla?
Sekilas terbaca dimedia massa, potensi perjumpaan uang, kekuasaan dan jabatan amat terasa. Kepemilikan uang bagi calon Ketua Umum digelindingkan ke tengah publik Golkar sebagai resep yang tak bisa ditawar-tawar. Secara vulgar, publik dipolesi keyakinan bahwa uang berkait erat masa depan Golkar. Uang ditempatkan sebagai urusan nomor wahid sekaligus prasarat jika Golkar ingin maju dan terjamin kesejahteraannya. Pada konteks ini, nama-nama seperti Aburizal Bakrie, Surya Paloh, maupun Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto untuk sementara bisa bertepuk dada, berdiri diatas angin karena amuk dalam kategori sosok-sosok calon yang kuat dalam hal uang.
Sementara calon yang minim uang walau kaya dengan modal intelektual, gagasan brilian, futuristik, anti status quo menjadi suara-suara minor dan dijatuhi kesan tidak layak jual. Padahal, menggugah ketertinggalan dan keterpurukan Golkar saat ini tidak bisa tidak dibutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan uang, tapi sosok yang transformatif dan progresif. Diatas semua itu, idealisme, keampuhan wawasan, kekuatan imajinasi untuk melakukan tapaktilas formulasi visi-misi dan program menjadi titik pijak agar masa depan partai memiliki landasan perjuangan yang kokoh.
Dominasi tokoh
Jor-joran milyaran rupiah dijanjikan salah satu calon untuk masa depan Golkar. Beragam komentar dan respon antarcalon dimedia massa terjebak pada perbincangan seputar uang. Identifikasi dan analisis peluang, tantangan dan kelemahan masing-masing calon tidak lepas dari sejauhmana uang dipunyai. Singkatnya, wacana politik uang paling menononjol diberitakan menjelang detik-detik Munas Golkar. Sementara isu yang lebih urgen lainnya tampak meredup.
Disetiap event suksesi kepemimpinan banyak partai politik, unsur uang memang dipertimbangkan. Berbeda dengan partai-partai lain yang tidak begitu kentara, strategi dan manejemen isu dalam hiruk-pikuk Munas Golkar telah gagal mendistribusikan ketengah publik terkait isu mendesak yang dibutuhkan Golkar dalam menjawab problem Golkar. Ada semacam optimisme sempit bahwa masa depan Golkar hendak digantungkan pada sejauhmana jaminan kesejahteraan dan kemampuan memberdayakan organsisi. Dari optimisme sempit itu, bukan tidak mungkin, corak kepemimpinan Golkar akan berubah menjadi ketokohan sentral berbasis uang.
Harus diakui, corak, karakteristik atau kultur politik yang ada di Golkar sedikit lebih maju dari lainnya. Kepemimpinan sentral yang ditokohkan hampir-hampir tidak ditemui. Tradisi yang terbangun sejak reformasi bertolak dari profesionalitas, inklusifitas dan egalitarian.
Banyak kalangan yang berpandangan optimistis dan menaruh puja-puji terhadap Golkar yang dianggap sebagai partai modern dan maju. Tidak didapatinya tokoh sentral dalam Golkar memaksa Golkar untuk memaksimalkan mekanisme demokrasi yang membuka peluang bagi semua kader. Sayang, menjelang pemilu Presiden 2009 (Pilpres) lalu mekanisme demokrasi melalui konvensi dihilangkan dan ini tentunya menjadi preseden tidak sehat bagi kemajuan dan kemodern-an Golkar sebagai salah pilar demokrasi yang sudah banyak makan asam garam di republik ini.
Kian kuatnya wacana money politic menjelang Munas Golkar kali ini tak elak berpotensi menutup pintu-pintu optimisme dan harapan publik. Golkar sebagai partai yang maju, modern, egaliter, terbuka, menjadi kabur dan digantikan oleh sentralitas ketokohan berbasis uang, dan bukan kearifan, keijaksanaan, keberanian, kewibawaan, kenegarawanan, dan kepemimpinan transformatif. Sentralitas sepeti ini lebih berpotensi menjadi ancaman jika dibanding dengan ketokohan berbasis karisma atau keturunan, walau keduanya sama-sama mengancam bangunan demokrasi yang meniscayakan regenerasi dan kaderisasi.
Objektif
Oleh karenanya, masa depan Golkar tergantung sejauhmana pilihan objektif peserta Munas yang memiliki hak suara sah. Pilihan ojektif dalam arti tidak melihat sosok calon dari sisi finansial, lebih-lebih pilihan karena imbalan politik. Pilihan berdasar nurani, moral dan etika politik patut dikedepankan dalam menyongsoong kepemimpinan Golkar yang baru. Sentralitas ketokohan berbasis uang hanya akan menjadi bomerang bagi masa depan Golkar. Kemajuan dan kemodern-an partai seyogyanya dibangun atas dasar rasionalitas-demokratis, logika akal sehat, dan bukan kepentingan jangka pendek dan pragmatisme politik.
Walau dalam sejarahnya Golkar pernah masuk dalam jeruji besi kekuasaan Orde Baru, namun sejak reformasi Golkar mampu mereformasi watak kepemimpinan dan orientasi politik. Golkar pun menjadi partai terbuka (inclusive), akomodatif, kekhasan identitas politik lintas elemen, golongan, profesi dan simbol, serta jembatan primordial dan sektarian sempit. Karakteristik inilah yang perlu disirami, dijaga dan dipertahankan oleh Golkar. Bagaimanapun, Golkar adalah milik semua, bukan milik elit-elit tertentu dan untuk tujuan tertentu.
Dengan melepas baju pragmatisme politik dan keluar dari keterjebakan money politic, Golkar akan bisa berjalan diatas rel politik yang benar, tanpa hutang politik, dan sub-ordinasi dari elit-elit tertentu. Mampukah para punggawa dan kader-kader Golkar memupuk independensi dan objetifitas suksesi kepemimpinan Golkar untuk periode 2009-2014? Walahua’lam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar