Menggugat partai Islam

Oleh: Legiman
(Peminat masalah politik, Mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Kembali wajah partai Islam “remuk redam” pasca pemilihan legislatif 2009 Kamis, 9 April lalu. Sebagaimana dilansir beberapa lembaga survei melalui hitungan cepat maupun hitungan manual sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak ada perolehan signifikan yang diraup partai-partai Islam. Partai-partai Islam kalah mutlak dengan partai-partai nasionalis. Nyaris, menurunnya trust (kepercayaan) pemilih yang notabene mayoritas muslim menjadikan partai Islam bak “tamu” dirumahnya sendiri.  
Ditengah suasana girang elit-elit partai nasionalis, partai-partai Islam harus puas diurutan “buncit”. Misalnya adalah PPP. Partai Islam satu ini memperoleh suara kurang dari 6%. Perolehan yang jauh dari target PPP itu sempat menyulut gugatan dari kader-kadernya. Sebagaimana banyak diberitakan, di Jakarta (17/4), organisasi-organisasi sayap PPP seperti Gerakan Pemuda Kabah, Angkatan Muda Kabah (AMK), Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII), dan Gerakan Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) mendesak agar Ketua Umum PPP Surya Darma Ali mundur.
Hingga Sabtu, 18 April 2009, peta perolehan suara sementara pemposisikan Partai Demokrat (20,22%) unggul. Setelah Demokrat bertengger dua partai besar yakni Golkar (14,59%) dan PDIP (14,36%). Disusul kemudian oleh PKS (8,22%), PAN (6,28%), PPP (5,45%), PKB (5,12), Gerindra (4,39%), Hanura (3,63%), dan PBB (1,85%) (Sumber: KPU, Sabtu, 18 April 2009).
Menyambut detik-detik pilpres 2009 Juli mendatang, mesin mekanisme penjajakan koalisi kian menderu-deru. Diberitakan, partai Hanura dan Gerindra  merapat ke PDIP, ada sinyalemen Demokrat dan Golkar bakal mengusung pasangan SBY-JK. Menyimak gelagat elit-elit partai, dua kubu bakal bertandang ke pentas pilpres 2009. PDIP, Hanura dan Gerindra sebagai rezim koalisi “perubahan”. Sementara Golkar dan Demokrat sebagai rezim koalisi “lanjutkan!”. Diluar dua rezim itu belum terlihat rezim koalisi lainnya. 
Lalu, bagaimana nasib partai-partai Islam? Mungkinkah membentuk aliansi atau koalisi rezim alternatif diluar rezim perubahan dan rezim lanjutkan!? 
Steretype ideologis
Makin terperosoknya suara politik partai Islam tentu menarik untuk disimak. Alasan klasiknya, selain mayoritas pemilih adalah muslim, dalam tubuh partai-partai  Islam kini identik dengan partai reformis. Isu-isu yang dibangun tak kalah nasionalis dan mengusung tema-tema keadilan dan kesejahteraan dan bukan isu-isu ideologis.
Partai-partai Islam saat ini tidak lagi menampakkan eksklusifitasnya. Kesadaran akan keberagaman (pluralitas) bangsa dan kehidupan era globalitas saat ini memaksa partai-partai Islam untuk tidak lagi menjadi rumah tertutup tapi terbuka bagi semua elemen dan kalangan.
Dimulai sejak masa-masa transisi pasca kepemimpinan orde baru, partai-partai Islam tumbuh subur bak jamur dimusim penghujan. Diantara sederet partai Islam tak ada satu pun yang memperoleh suara signifikan. Suara Islam terpecah dalam banyak keping. Hal ini bisa dilihat dari hasil suara pada pemilu 1999 dan 2004. Nasib serupa juga dialami pada pemilu 2009. Tidak menutup kemungkinan kegagalan lebih pahit lagi akan dialami pada pemilu 5 (lima) tahun kedepan.
Upaya memupus stereotype ideologis telah dilakukan oleh beberapa partai berbasis Islam. PAN dan PKB misalnya. Dua partai yang dibidanai oleh tokoh-tokoh reformis seperti Amien Rais maupun Abdurrahman Wahid (Gusdur) ini menjadi partai yang tidak hanya digawangi oleh tokoh-tokoh muslim-reformis, tapi juga non muslim atau tokoh-tokoh nasionalis lainnya.
Gerakan politik baru dan brilian memang muncul dari tokoh-tokoh muslim reformis dengan partai politik Islam atau berbau Islam. Namun, seperti dicatat Abdul Munir Mulkhan (2000), kepemelukan seseorang (warga pemilih) terhadap suatu agama ternyata tidak cukup signifikan dengan partisipasi politik yang bersangkutan, termasuk terhadap partai bersimbol agama yang sama seperti dipeluknya.
Tidak salah jika pemilu legislatif 2009 lalu, walau pemilih dinegeri ini mayoritas muslim, tidak dengan sendirinya memilih partai Islam atau berbau Islam. Baik PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, atau lainnya tidak didukung mayoritas pemilih yang mayoritas Islam.
Jalan politik baru
Alasan paling logis mengenai penyebab ketidakterimaan terhadap partai Islam atau berbau Islam adalah karena partai-partai ini tidak jelas memperjuangkan kebaikan nasib pemilih yang petani buruh. Tujuan jangka pendek partai-partai Islam guna memenangkan pemiilu legislatif 2009 yang berharap dari suara pemilih mayoritas Islam tidak atau kurang melakukan pendekatan dialogis dan kultural dengan muslim “abangan”, miskin, petani, dan buruh.
Sebab lainnya adalah tidak adanya jalan politik baru yang dikembangkan oleh partai-partai Islam melalui konsep sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang bisa menjadi referensi kebijakan nasional. Jika saja agenda-agenda jalan politik baru diatas jauh-jauh hari dijalankan, bukan tidak mungkin soal menang hanya tinggal menunggu dan tergatung strategi pemenangan pemilu.          
Alih-alih membidani jalan politik baru itu, berita-berita miris kerap terdengar seperti skandal korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan yang dialamatkan kader-kader partai Islam. Bukan tidak mungkin, kegagalan demi kegagalan yang ditoreh partai Islam tentu berdampak pada kegagalan kepemimpinan nasional yang lahir dari rahim partai Islam. Berkaca pada masa-masa awal pergulatan partai Islam dipentas nasional, antusiasme masyarakat untuk tetap melirik partai Islam tidak terlepas dari aspek kepemimpinan berwibawa dan karismatik.
Poros tengah?
Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, penulis yakin bahwa potensi kemajuan bangsa terletak dipundak mayoritas itu. Seperti kerap dilontarkan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammmadiyah, Dien Syamsuddin beberapa waktu lalu, kemajuan bangsa tergantug pada upaya menggali potensi muslim mayoritas. Oleh karenanya untuk mencuatkan potensi mayoritas itu, simbol dan identitas untuk menyatukan umat layak dikedepankan. Salah satunya adalah kepemimpinan nasional yang lahir dari mayoritas Islam itu sendiri.
Atas dasar itulah, wacana yang sering muncul dari beberapa tokoh Islam terkait koalisi poros tengah atau semisalnya tampaknya perlu dicoba dan ditindaklanjuti. Koalisi poros tengah bukan tidak mungkin menjadi momentum kebangkitan partai Islam. Dan dari poros tengah ini pula menjadi jalan lahirnya calon presiden alternatif. Setelah kegagalan menunggu momentum, poros tengah menjadi jalan menjemput momentum.  
Hanya saja, menggawangi terbentuknya koalisi ini memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit. Partai-partai Islam menengah dituntut untuk sudi melepas baju pragmatisme politik menjelang pilpres yang kini sedang sibuk merapat ke partai-partai besar guna membangun koalisi. 
Oleh karenanya satu langkah yang perlu dicoba kiranya untuk mencalonkan capres dari kubu koalisi calon rezim “alternatif” yang dimotori partai-partai menengah yang notabene berbasis Islam. Tapi jika ingin lebih pragmatis, -untuk tidak menyebut mencari “selamat”- partai-partai menengah tinggal melebur dan memilih berkoalisi dengan partai-partai besar apakah mengusung calon rezim “perubahan” atau calon rezim “lanjutkan”.
Konsekuensinya, momentum kebangkitan partai Islam tinggal kenangan. Selain itu polarisasi pemimpin dan umat Islam akan cenderung menajam!