Legiman
(Peminat masalah politik, mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga, Jogyakarta)
Agenda politik bangsa untuk rentang waktu lima tahun, yakni pemilihan umum legislatif dan presiden, akhirnya menemukan momentum. Hari Kamis 9 April 2009 lalu pemilu legislatif telah digelar. Agenda selanjutnya adalah pemilihan presiden (pilpres).
Suasana politik makin dinamis. Manuver politik terus dicuatkan oleh elit politik. Kata koalisi berseliweran seoalah tak ada kata yang lebih menarik untuk “diperguncingkan” selain kata koalisi. Bahkan jauh hari sebelum pemilu legislatif digelar, wacana koalisi sudah mengalir deras ditengah gelagat jajaran petinggi partai.
Hasil sementara pemilu legislatif temuan beberapa lembaga survei melalui hitungan cepat memposisikan Partai Demokrat sebagai pemenang. Laiknya kuda hitam, Demokrat melaju dengan kencangnya menyalip suara partai-partai menengah. Dan tak kalah mengejutkan lagi, Demokrat mampu mendudukkan Partai Golkar dan PDI-P pada urutan “kurang terhormat”, yakni Golkar pada urutan kedua dan ketiga adalah PDI-P.
Atas kemenangan Demokrat, partai yang dibidani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu nyaris berada diatas angin dan semakin melejitkan rasa percaya diri Demokrat. Dan dengan kemenangan itu pula kesan-kesan “persekongkolan politik”, “pengeroyokan”, atau pelbagai wacana politik publik yang memberi kesan “pendiskreditan”, “marginalisasi”, maupun “intimidasi” psikologis-politis yang dialamatkan kepada SBY pupus dan tidak relevan lagi. Yang terjadi malah sebaliknya, elit-eltit partai besar seakan gamang.
Secara psikologis-politis, kemenangan Demokrat bersama partainya tentu membuat “pitam” sebagian elit-elit yang selama ini menjadi lawan politik Demokrat. Bila spirit kenegarawanan tidak tertancap kuat dalam sanubari para politisi, barisan sakit hati akan mengalami eskalasi. Pun, rasa dendam dan permusuhan makin menyulut bak kobaran api yang siap membakar. Lagi-lagi, bangsa dan negara serta rakyatlah yang menjadi korban. Bagi warga awam, sikap-sikap tidak elegan, kurang legowo, dan rasa dendam selayaknya dibuang jauh-jauh dan tetap terpupuk komunikasi politik agar bersama-sama bisa membangun satu persepsi dan konsepsi demi kemajuan bangsa.
Pada masa-masa kampanye lalu saja sentimen antar elit amat terasa. Masing-masing elit membangun persepsi negatif yang dialamatkan diluar dirinya. Perang citra baik melalui orasi pada saat kampanye terpuka, statemen-statemen politik, atau lewat iklan seakan saling “menikam” dan menjatuhkan karakter. Bukan berlebihan, tapi demikianlah yang terjadi.
Jika pola-pola upaya membangun citra seperti diatas tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin ditataran grass root akan mengalami hal serupa. Dampaknya, rawan terjadinya gesekan-gesekan primordial-fanatisme antar suporter (pendukung) partai yang tentunya berpotensi menyulut konflik horizontal.
Usainya kampanye dan penyelenggaran pemilu legislatif bukanlah akhir dari perang citra. Didepan kita, kampanye menyambut pagelaran pilpres siap menunggu. Diprediksi suasana politk bakal lebih memanas. Bagi partai yang kalah dalam pemilu lagislatif lalu, tidak ada waktu lagi untuk berlehai-lehai dan duduk diam jika tidak ingin “dipecundangi” oleh lawan-lawan politik.
Lobi-lobi politik menjadi fenomena khas menjelang pilpres 2009. Antar partai saling mendekat. Diberitakan, partai Hanura dan Gerindera mulai mesra dengan PDI-P. Selain itu, ada sinyalemen Demokrat dan Golkar bakal mengusung pasangan SBY-JK untuk dijagokan kembali. Adapun partai-partai menengah tampak adem ayem dan belum terlihat konsolidasi mengusung capres alternatif. Itu artinya, partai-partai menengah hanya tinggal menyesuaikan dengan parta-parta besar seperti Demokrat, Golkar, atau PDI-P.
Rezim “perubahan” vs rezim “lanjutkan!”.
Dengan demikian pilpres mendatang akan seru dan enak ditonton. Dua kekuatan politik akan bertandang. Pilpres pun hanya membutuhkan satu putaran.
Dua pasangan capres itu adalah rezim yang mengklaim “perubahan” yang dimotori PDI-P, Gerindera, dan Hanura dengan rezim “lanjutkan!” bersama Demokrat dan Golkar. Lalu, bagaimana nasib partai-partai menengah yang berideologi atau memilik basis Islam? Akankah muncul calon rezim “alternatif” atau istilah akrabnya “reinkarnasi” poros tengah?
Tampaknya, dijajaran partai-partai menengah berbasis Islam, jika hendak mencalonkan capres, sulit untuk mendapat suara publik. Salah satu alasannya adalah tidak adanya sosok atau ikon politik yang menonjol. Selan itu, biarpun sama-sama berideologi Islam namun corak, warna, atau karakter yang dibangun dalam platform politik tidak segaris. Yang satu cenderung tradisionalis, sementara yang lainnya Islam-reformasi-nasionalis, atau bahkan ada yang kental dengan Islam(is)-nasionalis.
Sebagian kalangan memang memandang bahwa wacana politik Islam-nasionali-reformis dan nasionalis-Islam(is) tidak relevan lagi saat ini. Oleh karenanya satu langkah yang perlu dicoba kiranya untuk mencalonkan capres dari kubu koalisi calon rezim “alternatif” yang dimotori partai-partai menengah yang notabene berbasis Islam. Tapi jika ingin lebih pragmatis, -untuk tidak menyebut mencari “selamat”- partai-partai menengah tinggal melebur dan memilih berkoalisi dengan partai-partai besar apakah mengusung calon rezim “perubahan” atau calon rezim “lanjutkan”.
Pembacaan diluar peta politik diatas, yakni rezim “perubahan”, “lanjutkan”, dan “alternatif”, tidak menutup kemungkinan pasangan capres lebih dari 3 (tiga) jika Golkar bersikukuh pada idealismenya mengusung capres sendiri. Seperti jauh-jauh hari diwacanakan, Golkar terlihat optimis dan antusias mengusung capres dari rahim Golkar sendiri. Bahkan salah satu pembesar Golkar, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pun sudah mendeklarasikan pencalonannya untuk maju dalam bursa capres.
Untuk merealisasikan ikrar politik pencapresan dari Golkar, Golkar tinggal menggandeng satu partai menengah. Sementara PDI-P bersama Geridera dan Hanura. Sedangkan Demokrat, tanpa koalisi pun diprediksi bisa mencalonkan capresnya sendiri. Tampilnya 4 (empat) pasang dalam pilpres 2009 tentu memakan waktu dan biaya banyak karena dipastikan terjadi dalam dua putaran.
Koalisi bermartabat
Bagaimana dan seperti apa pun peta politik yang ada, yang jelas membangun rezim koalisi tidak bisa dihidari ditengah jejaring dan era multipartai saat ini. Yang perlu dibenah kedepan adalah bagaimana membangun koalisi politik bermartabat. Koalisi yang menghasilkan pemerintahan kuat dan efektif.
Dalam rezim koalisi inilah sebenarnya nasib bangsa dipertaruhkan Sikap dewasa dan negarawan dalam mengolah kekuasaan melalui koalisi bermartabat dan bersahabat menjadi tuntutan mutlak agar rakyat tidak lagi menjadi korban.
Pengalaman-pengalaman koalisi selama ini menunjukkan kurang memberi angin segar bagi arah perubahan yang lebih besar. Koalisi belum sepenuhnya menampakkan aspek komitmen, konsistensi, dan kejujuran mengolah pemerintahan bermartabat dan bersahabat, masih tertindih oleh kepentingan egosentrisme, kepentingan buta, dan kalkuasi kursi yang “dipinjamkan” oleh rakyat.
Sudah bukan rahasia lagi, pemerintahan 2004 yang dimotori SBY sebagai presidennya adalah bukti ketidakefektifan karena kurang terjalinnya koalisi dan sinergi bersahabat. Adigium wujuduhu ka adamihi (ada atau keberadaannya seperti tidak ada) menjadi pas dilekatkan pada sosok presiden SBY karena tidak didukung oleh kekuatan legislatif yang representatif. Program-program SBY kerap terganjal di meja sidang anggota dewan. Akankah hyasil pilprs 2009 lahir koalisi bermartabat dan bersahabat?
(Peminat masalah politik, mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga, Jogyakarta)
Agenda politik bangsa untuk rentang waktu lima tahun, yakni pemilihan umum legislatif dan presiden, akhirnya menemukan momentum. Hari Kamis 9 April 2009 lalu pemilu legislatif telah digelar. Agenda selanjutnya adalah pemilihan presiden (pilpres).
Suasana politik makin dinamis. Manuver politik terus dicuatkan oleh elit politik. Kata koalisi berseliweran seoalah tak ada kata yang lebih menarik untuk “diperguncingkan” selain kata koalisi. Bahkan jauh hari sebelum pemilu legislatif digelar, wacana koalisi sudah mengalir deras ditengah gelagat jajaran petinggi partai.
Hasil sementara pemilu legislatif temuan beberapa lembaga survei melalui hitungan cepat memposisikan Partai Demokrat sebagai pemenang. Laiknya kuda hitam, Demokrat melaju dengan kencangnya menyalip suara partai-partai menengah. Dan tak kalah mengejutkan lagi, Demokrat mampu mendudukkan Partai Golkar dan PDI-P pada urutan “kurang terhormat”, yakni Golkar pada urutan kedua dan ketiga adalah PDI-P.
Atas kemenangan Demokrat, partai yang dibidani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu nyaris berada diatas angin dan semakin melejitkan rasa percaya diri Demokrat. Dan dengan kemenangan itu pula kesan-kesan “persekongkolan politik”, “pengeroyokan”, atau pelbagai wacana politik publik yang memberi kesan “pendiskreditan”, “marginalisasi”, maupun “intimidasi” psikologis-politis yang dialamatkan kepada SBY pupus dan tidak relevan lagi. Yang terjadi malah sebaliknya, elit-eltit partai besar seakan gamang.
Secara psikologis-politis, kemenangan Demokrat bersama partainya tentu membuat “pitam” sebagian elit-elit yang selama ini menjadi lawan politik Demokrat. Bila spirit kenegarawanan tidak tertancap kuat dalam sanubari para politisi, barisan sakit hati akan mengalami eskalasi. Pun, rasa dendam dan permusuhan makin menyulut bak kobaran api yang siap membakar. Lagi-lagi, bangsa dan negara serta rakyatlah yang menjadi korban. Bagi warga awam, sikap-sikap tidak elegan, kurang legowo, dan rasa dendam selayaknya dibuang jauh-jauh dan tetap terpupuk komunikasi politik agar bersama-sama bisa membangun satu persepsi dan konsepsi demi kemajuan bangsa.
Pada masa-masa kampanye lalu saja sentimen antar elit amat terasa. Masing-masing elit membangun persepsi negatif yang dialamatkan diluar dirinya. Perang citra baik melalui orasi pada saat kampanye terpuka, statemen-statemen politik, atau lewat iklan seakan saling “menikam” dan menjatuhkan karakter. Bukan berlebihan, tapi demikianlah yang terjadi.
Jika pola-pola upaya membangun citra seperti diatas tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin ditataran grass root akan mengalami hal serupa. Dampaknya, rawan terjadinya gesekan-gesekan primordial-fanatisme antar suporter (pendukung) partai yang tentunya berpotensi menyulut konflik horizontal.
Usainya kampanye dan penyelenggaran pemilu legislatif bukanlah akhir dari perang citra. Didepan kita, kampanye menyambut pagelaran pilpres siap menunggu. Diprediksi suasana politk bakal lebih memanas. Bagi partai yang kalah dalam pemilu lagislatif lalu, tidak ada waktu lagi untuk berlehai-lehai dan duduk diam jika tidak ingin “dipecundangi” oleh lawan-lawan politik.
Lobi-lobi politik menjadi fenomena khas menjelang pilpres 2009. Antar partai saling mendekat. Diberitakan, partai Hanura dan Gerindera mulai mesra dengan PDI-P. Selain itu, ada sinyalemen Demokrat dan Golkar bakal mengusung pasangan SBY-JK untuk dijagokan kembali. Adapun partai-partai menengah tampak adem ayem dan belum terlihat konsolidasi mengusung capres alternatif. Itu artinya, partai-partai menengah hanya tinggal menyesuaikan dengan parta-parta besar seperti Demokrat, Golkar, atau PDI-P.
Rezim “perubahan” vs rezim “lanjutkan!”.
Dengan demikian pilpres mendatang akan seru dan enak ditonton. Dua kekuatan politik akan bertandang. Pilpres pun hanya membutuhkan satu putaran.
Dua pasangan capres itu adalah rezim yang mengklaim “perubahan” yang dimotori PDI-P, Gerindera, dan Hanura dengan rezim “lanjutkan!” bersama Demokrat dan Golkar. Lalu, bagaimana nasib partai-partai menengah yang berideologi atau memilik basis Islam? Akankah muncul calon rezim “alternatif” atau istilah akrabnya “reinkarnasi” poros tengah?
Tampaknya, dijajaran partai-partai menengah berbasis Islam, jika hendak mencalonkan capres, sulit untuk mendapat suara publik. Salah satu alasannya adalah tidak adanya sosok atau ikon politik yang menonjol. Selan itu, biarpun sama-sama berideologi Islam namun corak, warna, atau karakter yang dibangun dalam platform politik tidak segaris. Yang satu cenderung tradisionalis, sementara yang lainnya Islam-reformasi-nasionalis, atau bahkan ada yang kental dengan Islam(is)-nasionalis.
Sebagian kalangan memang memandang bahwa wacana politik Islam-nasionali-reformis dan nasionalis-Islam(is) tidak relevan lagi saat ini. Oleh karenanya satu langkah yang perlu dicoba kiranya untuk mencalonkan capres dari kubu koalisi calon rezim “alternatif” yang dimotori partai-partai menengah yang notabene berbasis Islam. Tapi jika ingin lebih pragmatis, -untuk tidak menyebut mencari “selamat”- partai-partai menengah tinggal melebur dan memilih berkoalisi dengan partai-partai besar apakah mengusung calon rezim “perubahan” atau calon rezim “lanjutkan”.
Pembacaan diluar peta politik diatas, yakni rezim “perubahan”, “lanjutkan”, dan “alternatif”, tidak menutup kemungkinan pasangan capres lebih dari 3 (tiga) jika Golkar bersikukuh pada idealismenya mengusung capres sendiri. Seperti jauh-jauh hari diwacanakan, Golkar terlihat optimis dan antusias mengusung capres dari rahim Golkar sendiri. Bahkan salah satu pembesar Golkar, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pun sudah mendeklarasikan pencalonannya untuk maju dalam bursa capres.
Untuk merealisasikan ikrar politik pencapresan dari Golkar, Golkar tinggal menggandeng satu partai menengah. Sementara PDI-P bersama Geridera dan Hanura. Sedangkan Demokrat, tanpa koalisi pun diprediksi bisa mencalonkan capresnya sendiri. Tampilnya 4 (empat) pasang dalam pilpres 2009 tentu memakan waktu dan biaya banyak karena dipastikan terjadi dalam dua putaran.
Koalisi bermartabat
Bagaimana dan seperti apa pun peta politik yang ada, yang jelas membangun rezim koalisi tidak bisa dihidari ditengah jejaring dan era multipartai saat ini. Yang perlu dibenah kedepan adalah bagaimana membangun koalisi politik bermartabat. Koalisi yang menghasilkan pemerintahan kuat dan efektif.
Dalam rezim koalisi inilah sebenarnya nasib bangsa dipertaruhkan Sikap dewasa dan negarawan dalam mengolah kekuasaan melalui koalisi bermartabat dan bersahabat menjadi tuntutan mutlak agar rakyat tidak lagi menjadi korban.
Pengalaman-pengalaman koalisi selama ini menunjukkan kurang memberi angin segar bagi arah perubahan yang lebih besar. Koalisi belum sepenuhnya menampakkan aspek komitmen, konsistensi, dan kejujuran mengolah pemerintahan bermartabat dan bersahabat, masih tertindih oleh kepentingan egosentrisme, kepentingan buta, dan kalkuasi kursi yang “dipinjamkan” oleh rakyat.
Sudah bukan rahasia lagi, pemerintahan 2004 yang dimotori SBY sebagai presidennya adalah bukti ketidakefektifan karena kurang terjalinnya koalisi dan sinergi bersahabat. Adigium wujuduhu ka adamihi (ada atau keberadaannya seperti tidak ada) menjadi pas dilekatkan pada sosok presiden SBY karena tidak didukung oleh kekuatan legislatif yang representatif. Program-program SBY kerap terganjal di meja sidang anggota dewan. Akankah hyasil pilprs 2009 lahir koalisi bermartabat dan bersahabat?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar