Oleh: Legiman
(Peminat masalah politik, Mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Ditengah deru bising mesin koalisi partai politik (parpol), akhir bulan April 2009 ini menjadi masa-masa ajang konsolidasi partai politik untuk menentukan sikap dan kebijakan politik partai menghadapi pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Awal bulan Mei 2009, nama-nama pasangan calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) diperkirakan bakal muncul.
Partai pemenang pemilu legislatif 2009 lalu, Partai Demokrat, direncanakan akan menggelar forum Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) 25-26 April, Rapimnas Golkar 23 April, Rakernas (Rapat Kerja Nasional) PDI-P 25 April, Rapat Pleno DPP PAN 27 April, dan beberapa partai-lain juga dikabarkan menggelar rapat atau konsolidasi internal akhir bulan April 2009 ini.
Soal siapa Capres dan dari parpol mana, sudah terlihat jelas. Dipastikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diusung Demokrat dan Megawati Sukarno Putri dari PDI-P bakal berhadapan kembali. Jika Golkar pascaRapimnas 23 April besok tidak mengusung Capres dan lebih memilih berkoalisi dengan Demokrat, isu penting yang digodok dalam Rapimnas Golkar salah satunya adalah menentukan siapa kader Golkar yang akan dimajukan dan ditawarkan kepada Demokrat untuk mendampingi SBY.
Menawar Cawapres
Wacana yang berkembang, Cawapres dari Golkar tidak dipatok hanya satu, bahkan lebih dari dua. Selain Yusuf Kalla, nama Akbar Tanjung sempat menguat disamping nama-nama lainnya seperti Sri Sultan HB X, Surya Paloh, dan Agung Laksono.
Dari kubu PDI-P, Prabowo Subianto dan Wiranto kerap disebut-sebut. Memang nama Sri Sultan HB X sempat mengudara dan pernah mendapat tawaran dari PDI-P untuk mendamping Megawati Sukarno Putri. Sri Sultan HB X tampak “malu-malu”. Niatan PDI-P menggandeng Sri Sultan HB X perlahan pupus. Pasalnya, Sri Sultan HB X tidak optimal didukung oleh Golkar.
Demokrat, Golkar, dan PDI-P adalah trio-nasionalis papan atas yang merajai perolehan suara. Berbeda dengan Demokrat dan PDI-P, Golkar yang sebelum pemilu sudah mendeklarasikan Yusuf Kalla sebagai Capres, saat ini sedang didera perseteruan apakah akan mengusung Capres sendiri atau berkoalisi dengan Demokrat. Jika pilihannya jatuh pada yang pertama, Capres mendatang ada tiga pasang.
Namun jika sebaliknya, memilih berkoalisi dengan Demokrat, diprediksi pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2009 mendatang hanya ada dua pasang. Diluar itu, yakni partai-partai menengah berbasis Islam, sulit berharap kemunculan pasangan Capres-Cawapres.
Selain Golkar, beberapa partai menengah juga tampak berduyun-duyun mendekati Demokrat. PKS, PPP, dan PAN misalnya. Ketiga partai Islam atau berbau Islam ini sulit untuk mendekat ke kubu PDI-P yang kian akrab dengan Hanura dan Gerindra. Jalan serupa juga bakal dilakoni PKB. Kemungkinan besar PKB lebih memilih mendekat ke Demokrat ketimbang PDI-P. Alasannya, Gerindra dalam masa-masa kampanye berjalan seiring dengan PKB kubu Abdurahman Wahid (Gusdur) yang menyerukan agar suara PKB dilimpahkan ke Gerindra.
Merapatnya beberapa partai menengah baik ke kubu PDI-P atau kubu Demokrat tentu tidak membawa tangan kosong. Tawaran pastinya, partai-partai menengah akan mengajukan kadernya untuk bisa mendampingi dua Capres dari dua kubu, Demokrat dan PDI-P.
Demokrat dan PDI-P sebagai pengusung Capres sekaligus pemenang pemilu dihadapkan pada pilihan sulit dalam menentukan siapa Cawapres-nya kelak. Di kubu PDI-P ada Wiranto dan Brabowo Subianto, atau bisa jadi Sri Sultan HB X. Sementara kubu Demokrat lebih banyak lagi. Disana ada Yusuf Kalla, Akbar Tanjung, Surya Dharma Ali, Anis Matta, Hatta Rajasa, Sutrisno Bachir, Muhaimin Iskandar dan lain-lain.
Lalu, bagaimana nasib tokoh-tokoh non partisan yang jauh-jauh hari sebelum pemilu ramai-ramai menyuarakan opininya untuk ikut andil dalam bursa Capres atau Cawapres? Adakah peluang non partisan maju dalam bursa Cawapres?
Hampir semua Cawapres yang diprediksi bakal dijagokan parpol berasal dari lingkungan dan lingkaran parpol. Sosok-sosok yang terlihat kental dengan nuansa sosok politisi murni,.tanpa karisma kultural dan potensi kepemimpinan intelektual atau agama. Diantara nama-nama itu, tidak ada yang dari non partisan parpol baik dari akademisi, cendekiawan, kaum profesional atau dari organisasi masyarakat (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).
Parpol kurang terbuka terhadap suara-suara tokoh non partisan parpol. Kurang terbukanya pintu parpol bagi kalangan non partisan semakin menampakkan eksklusifitas dan oligarki kepemimpinan dalam tubuh parpol. Parpol hanya berfikir pragmatis, sesaat atau hanya berbicara “dapat apa” dalam membangun koalisi. Sementara tokoh-tokoh diluar parpol yang sebenarnya berpotensi memimpin bangsa, memiliki kapasitas teruji, kritis dan bahkan lebih popular dimata publik, cenderung terabaikan dan sulit untuk masuk dalam hitung-hitungan pencalonan Capres maupun Cawapres.
Nasionalisme-religius
Padahal, sebagaimana juga pernah diutarakan orang nomor satu di ormas Muhammadiyah, Ketua Umum PP Din Syamsuddin (2009), kekuatan non partisan tidak bisa diremehkan atau dilihat sebelah mata. Bagi Din, non partisan seperti Muhammadiyah berpotensi mengangkat politik riil masyarakat. Pasalnya, non partisan parpol seperti ormaslah yang kerap membangun hubungan dialogis dalam komunikasi pada ranah sosio-kultural, pendidikan, dan kebudayaan.
Mengingat potensi kekuatan non partisan parpol dalam politik riil masyarakat, menentukan Cawapres tidak harus dari lingkungan atau lingkaran partai. Berpijak pada peluang dan potensi itu, kubu PDI-P maupun Demokrat sejatinya menjajaki tokoh-tokoh atau elit-elit diluar parpol seperti Muhammadiyah atau NU.
Dengan demikian, menggandeng dan merangkul kekuatan non partisan seperti ormas agama baik Muhammadiyah atau NU akan meneguhkan kemesraan antara nasionalis dan Islam. Karena bagaimananpun, kemesraan itu tetap dibutuhkan ditengah dominannya atau mayoritas Islam di Indonesia sekaligus juga mengakomodasi suara, aspirasi dan kepentingan umat Islam. Apalagi, jauh-jauh hari PDI-P telah menyusun strategi agar bisa masuk ke jantung pemilih yang notabebe Islam. Pun demikian dengan Demokrat. Kemengan Demorkat salah satunya disebabkan oleh citra nasionalisme-religius yang melekat dalam tubuh Demokrat.
Memilih Cawapres dari non partisan parpol sekaligus juga menjadi jembatan ditengah banyaknya pilihan Cawapres yang diajukan kepada parpol besar pengusung Capres baik Demokrat atau PDI-P. Hanya saja, konsekuensinya adalah ancaman ketidaknyamaan atau ketidakterimaan parpol-parpol menengah yang hendak memperjuangkan kadernya untuk bisa bergandengan dengan SBY atau Megawati Sukarno Putri. Untuk itulah dibutuhkan sikap-sikap bijak elit-elit politisi.
Bukan tidak mungkin, masuknya tokoh-tokoh non partisan parpol dalam jejaring pencalonan Capres-Cawapres mampu menarik masyarakat untuk memilih dan menghindari golongan putih. Masyarakat akan melihat tokoh-tokoh non partisan sebagai tokoh alternatif diluar tokoh-tokoh lama lahir dari rahim parpol. Mungkinkah?
(Peminat masalah politik, Mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Ditengah deru bising mesin koalisi partai politik (parpol), akhir bulan April 2009 ini menjadi masa-masa ajang konsolidasi partai politik untuk menentukan sikap dan kebijakan politik partai menghadapi pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Awal bulan Mei 2009, nama-nama pasangan calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) diperkirakan bakal muncul.
Partai pemenang pemilu legislatif 2009 lalu, Partai Demokrat, direncanakan akan menggelar forum Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) 25-26 April, Rapimnas Golkar 23 April, Rakernas (Rapat Kerja Nasional) PDI-P 25 April, Rapat Pleno DPP PAN 27 April, dan beberapa partai-lain juga dikabarkan menggelar rapat atau konsolidasi internal akhir bulan April 2009 ini.
Soal siapa Capres dan dari parpol mana, sudah terlihat jelas. Dipastikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diusung Demokrat dan Megawati Sukarno Putri dari PDI-P bakal berhadapan kembali. Jika Golkar pascaRapimnas 23 April besok tidak mengusung Capres dan lebih memilih berkoalisi dengan Demokrat, isu penting yang digodok dalam Rapimnas Golkar salah satunya adalah menentukan siapa kader Golkar yang akan dimajukan dan ditawarkan kepada Demokrat untuk mendampingi SBY.
Menawar Cawapres
Wacana yang berkembang, Cawapres dari Golkar tidak dipatok hanya satu, bahkan lebih dari dua. Selain Yusuf Kalla, nama Akbar Tanjung sempat menguat disamping nama-nama lainnya seperti Sri Sultan HB X, Surya Paloh, dan Agung Laksono.
Dari kubu PDI-P, Prabowo Subianto dan Wiranto kerap disebut-sebut. Memang nama Sri Sultan HB X sempat mengudara dan pernah mendapat tawaran dari PDI-P untuk mendamping Megawati Sukarno Putri. Sri Sultan HB X tampak “malu-malu”. Niatan PDI-P menggandeng Sri Sultan HB X perlahan pupus. Pasalnya, Sri Sultan HB X tidak optimal didukung oleh Golkar.
Demokrat, Golkar, dan PDI-P adalah trio-nasionalis papan atas yang merajai perolehan suara. Berbeda dengan Demokrat dan PDI-P, Golkar yang sebelum pemilu sudah mendeklarasikan Yusuf Kalla sebagai Capres, saat ini sedang didera perseteruan apakah akan mengusung Capres sendiri atau berkoalisi dengan Demokrat. Jika pilihannya jatuh pada yang pertama, Capres mendatang ada tiga pasang.
Namun jika sebaliknya, memilih berkoalisi dengan Demokrat, diprediksi pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2009 mendatang hanya ada dua pasang. Diluar itu, yakni partai-partai menengah berbasis Islam, sulit berharap kemunculan pasangan Capres-Cawapres.
Selain Golkar, beberapa partai menengah juga tampak berduyun-duyun mendekati Demokrat. PKS, PPP, dan PAN misalnya. Ketiga partai Islam atau berbau Islam ini sulit untuk mendekat ke kubu PDI-P yang kian akrab dengan Hanura dan Gerindra. Jalan serupa juga bakal dilakoni PKB. Kemungkinan besar PKB lebih memilih mendekat ke Demokrat ketimbang PDI-P. Alasannya, Gerindra dalam masa-masa kampanye berjalan seiring dengan PKB kubu Abdurahman Wahid (Gusdur) yang menyerukan agar suara PKB dilimpahkan ke Gerindra.
Merapatnya beberapa partai menengah baik ke kubu PDI-P atau kubu Demokrat tentu tidak membawa tangan kosong. Tawaran pastinya, partai-partai menengah akan mengajukan kadernya untuk bisa mendampingi dua Capres dari dua kubu, Demokrat dan PDI-P.
Demokrat dan PDI-P sebagai pengusung Capres sekaligus pemenang pemilu dihadapkan pada pilihan sulit dalam menentukan siapa Cawapres-nya kelak. Di kubu PDI-P ada Wiranto dan Brabowo Subianto, atau bisa jadi Sri Sultan HB X. Sementara kubu Demokrat lebih banyak lagi. Disana ada Yusuf Kalla, Akbar Tanjung, Surya Dharma Ali, Anis Matta, Hatta Rajasa, Sutrisno Bachir, Muhaimin Iskandar dan lain-lain.
Lalu, bagaimana nasib tokoh-tokoh non partisan yang jauh-jauh hari sebelum pemilu ramai-ramai menyuarakan opininya untuk ikut andil dalam bursa Capres atau Cawapres? Adakah peluang non partisan maju dalam bursa Cawapres?
Hampir semua Cawapres yang diprediksi bakal dijagokan parpol berasal dari lingkungan dan lingkaran parpol. Sosok-sosok yang terlihat kental dengan nuansa sosok politisi murni,.tanpa karisma kultural dan potensi kepemimpinan intelektual atau agama. Diantara nama-nama itu, tidak ada yang dari non partisan parpol baik dari akademisi, cendekiawan, kaum profesional atau dari organisasi masyarakat (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).
Parpol kurang terbuka terhadap suara-suara tokoh non partisan parpol. Kurang terbukanya pintu parpol bagi kalangan non partisan semakin menampakkan eksklusifitas dan oligarki kepemimpinan dalam tubuh parpol. Parpol hanya berfikir pragmatis, sesaat atau hanya berbicara “dapat apa” dalam membangun koalisi. Sementara tokoh-tokoh diluar parpol yang sebenarnya berpotensi memimpin bangsa, memiliki kapasitas teruji, kritis dan bahkan lebih popular dimata publik, cenderung terabaikan dan sulit untuk masuk dalam hitung-hitungan pencalonan Capres maupun Cawapres.
Nasionalisme-religius
Padahal, sebagaimana juga pernah diutarakan orang nomor satu di ormas Muhammadiyah, Ketua Umum PP Din Syamsuddin (2009), kekuatan non partisan tidak bisa diremehkan atau dilihat sebelah mata. Bagi Din, non partisan seperti Muhammadiyah berpotensi mengangkat politik riil masyarakat. Pasalnya, non partisan parpol seperti ormaslah yang kerap membangun hubungan dialogis dalam komunikasi pada ranah sosio-kultural, pendidikan, dan kebudayaan.
Mengingat potensi kekuatan non partisan parpol dalam politik riil masyarakat, menentukan Cawapres tidak harus dari lingkungan atau lingkaran partai. Berpijak pada peluang dan potensi itu, kubu PDI-P maupun Demokrat sejatinya menjajaki tokoh-tokoh atau elit-elit diluar parpol seperti Muhammadiyah atau NU.
Dengan demikian, menggandeng dan merangkul kekuatan non partisan seperti ormas agama baik Muhammadiyah atau NU akan meneguhkan kemesraan antara nasionalis dan Islam. Karena bagaimananpun, kemesraan itu tetap dibutuhkan ditengah dominannya atau mayoritas Islam di Indonesia sekaligus juga mengakomodasi suara, aspirasi dan kepentingan umat Islam. Apalagi, jauh-jauh hari PDI-P telah menyusun strategi agar bisa masuk ke jantung pemilih yang notabebe Islam. Pun demikian dengan Demokrat. Kemengan Demorkat salah satunya disebabkan oleh citra nasionalisme-religius yang melekat dalam tubuh Demokrat.
Memilih Cawapres dari non partisan parpol sekaligus juga menjadi jembatan ditengah banyaknya pilihan Cawapres yang diajukan kepada parpol besar pengusung Capres baik Demokrat atau PDI-P. Hanya saja, konsekuensinya adalah ancaman ketidaknyamaan atau ketidakterimaan parpol-parpol menengah yang hendak memperjuangkan kadernya untuk bisa bergandengan dengan SBY atau Megawati Sukarno Putri. Untuk itulah dibutuhkan sikap-sikap bijak elit-elit politisi.
Bukan tidak mungkin, masuknya tokoh-tokoh non partisan parpol dalam jejaring pencalonan Capres-Cawapres mampu menarik masyarakat untuk memilih dan menghindari golongan putih. Masyarakat akan melihat tokoh-tokoh non partisan sebagai tokoh alternatif diluar tokoh-tokoh lama lahir dari rahim parpol. Mungkinkah?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar