Oleh: LEGIMAN
(Partisan salah satu ormas agama, kuliah S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Perang terhadap terorisme kembali dikumandangkan pascaledakan bom di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot (17/7) lalu.
Dari ledakan itu, sembilan orang tewas dan puluhan luka-luka. Sebenarnya korban ada belasan. Yakni jika ditambah korban perburuan terorisme oleh polisi baik di Jatiasih, Jawa Barat, maupun di Beji, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Sebuah potret eksekusi tanpa ada proses diatas meja hijau (peradilan) dan transparansi logika hukum penentuan kebersalahan dihadapan publik sebelumnya. Bisa dipahami, tindakan koersif polisi baru-baru ini adalah bentuk penterjemahan dari seruan perang terhadap terorisme yang kian mengkristal ditengah publik dan realisasi ungkapan sadar presiden Susilo Bambang Yudhoyono “negara jangan sampai kalah dengan terorisme” beberapa waktu lalu.
Pertanyaannya, cara demikiankah sebagai jembatan mengikis habis terorisme sampai keakar-akarnya? Bagaimana sejatinya arti seruan perang terhadap terorisme mengingat corak dan karakter kejahatan satu ini (terorisme) berbeda dari kriminal lainnya? Selain negara yang cenderung koersif, siapakah yang paling menjanjikan menjadi pelopor perang terhadap terorisme?
Kemenangan ide
Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa. Namun pendorongnya tidaklah persis seperti kejahan-kejahatan lainnya. Pengerek maupun pendorongnya bukan sebatas dilatari problem ekonomi, tapi lebih dari itu. Pada konteks ini, ide-ide agama kerap dituding, walau sebenarnya hanya sebagai kedok.
Negara jangan sampai kalah oleh terorisme berarti negara harus menang. Terorisme mesti kalah. Kemenangan sementara terorisme kini harus ditempatkan sebagai kemenangan terorisme memasifkan ide-ide agama dalam benak orang-orang yang riskan. Harus diakui hujan bom yang terjadi di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot lalu, menjadikan terorisme bak diatas angin kemenangan.
Dalam kaca mata awam, makna perang akan dipahami dengan pengerahan perangkat-perangkat keamanan yang dimiliki negara untuk memburu terorisme. Tepat adanya. Terbukti, tindak tanduk polisi, paling tidak seperti diberitakan banyak media massa, menjadi cermin ketergugahan polisi untuk terbangun dari tidur, memburu terorisme.
Pasca perburuan terorisme tujuh belas jam oleh polisi di salah satu rumah warga di Dusun Beji, Desa Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, nyaris membius perhatian publik di seantero jagat Tanah Air bahkan dunia untuk bertepuk dada. Euforia menjadi panorama tak terelakkan. Tidak sedikit kalangan yang mengacungkan dua jempol sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja polisi.
Tak lama berselang, apresiasi itu berubah menjadi kecaman halus. Pasalnya, polisi bertindak tanpa aturan dan standar yang jelas. Sisi kemanusiaan korban dinilai “dikangkangi” polisi. Padahal hak setiap orang untuk mendapat perlakuan diatas koridor hukum dan prinsip keadilan. Apalagi, publik pun berhak tahu logika hukum yang dibangun terhadap klaim-klaim yuridis kebersalahan korban.
Jalan sukses menghalau gerak langkah terorisme, strategi dan modus operandi memburu terorisme tampaknya perlu diaudit, evaluasi dan diperbarui kembali. Cara-cara manusiawi dan berkeadaban semestinya dijadikan patokan utama. Tak cuma mengandalkan kepiawaian perangkat negara dalam hal ini polisi, tapi juga strategi perang ide. Bukan hanya struktur tapi juga seper-sturuktur.
Perangkat hukum atau konstitusi tidaklah cukup. Pemerintah harus bisa merangkul elemen-elemen diluar polisi, salah satunya adalah organisasi kegamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Tak bisa tidak, kemenangan terorisme adalah potret kekalahan NU dan Muhammadiyah. Sebagai gawang penjaga umat, NU dan Muhammadiyah harus merasa kecolongan karena diantara jutaan umatnya ada yang tersusupi ide-ide agama yang salah, ide terorisme.
Dialog ide
Selain tindakan koersif, perang ide mendesak didiupayakan sejak dini. Agar, perang melawan terorisme tidak parsial tetapi sistematis dan komprehensif. Saya pikir, diskusi-diskusi miring seputar pemahaman Muhammadiyah yang dianggap pro-terorisme atau ekstrim menjadi preseden buruk mengawal agenda perang ide. Sudah terbukti, salah satu tanggung jawab kesejarahan Muhammadiyah adalah konsistensi pada pemahaman Islam yang akomodatif, toleran dan cinta damai.
Bahasa lain dari perang ide adalah dialog. Dialog bukan dalam arti membangun afiliasi bersama dengan cara tatap muka bersama para teroris. Tapi berdialog dengan motif, ide, ajaran, pola rekrutmen terorisme.
Tindakan terorisme merupakan manifestasi konkrit pelaku terorisme yang digerakkan keyakinan-keyakinan tertentu. Salah satu keyakinan itu adalah ide agama yang loyal akan kebencian, permusuhan, dan kekerasan. Dengan demikian, memerangi terorisme dengan cara-cara konvensional dan meletakkan tanggung jawab diatas pundak polisi semata tak lebih membunuh tindakan yang tampak saja. Sementara ide-ide terorisme terus bergentayangan menyelinap masuk kerelung-relung kesadaran orang-orang yang rentan. Hilang satu muncul seribu.
Ide agama yang loyal kekerasan, kebencian, dan permusuhan sejatinya dilawan dengan ide agama yang mengedepankan toleransi, cinta damai, pluralistik, pro-keberagaman, serta mengereknya pada ranah perang pemikiran atau ide.
Substansi perang melawan terorisme adalah sebagai usaha memutus mata rantai ide terorisme. Mewaspadai gerakan kaderisasi dan proses proses rekrutmen diletakkan sebagai titik tolak menghalau kemunculan teroris-teroris baru.
Seruan perang terhadap terorisme yang digelorakan banyak pihak termasuk presiden Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) tepatlah kiranya dijadikan momentum menggugah kembali tanggung jawab dan kesadaran keumatan elemen-elemen organisasi keagamaan sepeti Muhammadiyah dan NU sebagai pelopor gerakan dakwah sosial keagamaan. Kemenangan sementara terorisme karena berhasil menghujani Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot bukan hanya kekalahan sementara negara, tapi juga kekalahan NU dan Muhammadiyah karena luput dari upaya doktrinasi terorisme terhadap umatnya.
(Partisan salah satu ormas agama, kuliah S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Perang terhadap terorisme kembali dikumandangkan pascaledakan bom di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot (17/7) lalu.
Dari ledakan itu, sembilan orang tewas dan puluhan luka-luka. Sebenarnya korban ada belasan. Yakni jika ditambah korban perburuan terorisme oleh polisi baik di Jatiasih, Jawa Barat, maupun di Beji, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Sebuah potret eksekusi tanpa ada proses diatas meja hijau (peradilan) dan transparansi logika hukum penentuan kebersalahan dihadapan publik sebelumnya. Bisa dipahami, tindakan koersif polisi baru-baru ini adalah bentuk penterjemahan dari seruan perang terhadap terorisme yang kian mengkristal ditengah publik dan realisasi ungkapan sadar presiden Susilo Bambang Yudhoyono “negara jangan sampai kalah dengan terorisme” beberapa waktu lalu.
Pertanyaannya, cara demikiankah sebagai jembatan mengikis habis terorisme sampai keakar-akarnya? Bagaimana sejatinya arti seruan perang terhadap terorisme mengingat corak dan karakter kejahatan satu ini (terorisme) berbeda dari kriminal lainnya? Selain negara yang cenderung koersif, siapakah yang paling menjanjikan menjadi pelopor perang terhadap terorisme?
Kemenangan ide
Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa. Namun pendorongnya tidaklah persis seperti kejahan-kejahatan lainnya. Pengerek maupun pendorongnya bukan sebatas dilatari problem ekonomi, tapi lebih dari itu. Pada konteks ini, ide-ide agama kerap dituding, walau sebenarnya hanya sebagai kedok.
Negara jangan sampai kalah oleh terorisme berarti negara harus menang. Terorisme mesti kalah. Kemenangan sementara terorisme kini harus ditempatkan sebagai kemenangan terorisme memasifkan ide-ide agama dalam benak orang-orang yang riskan. Harus diakui hujan bom yang terjadi di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot lalu, menjadikan terorisme bak diatas angin kemenangan.
Dalam kaca mata awam, makna perang akan dipahami dengan pengerahan perangkat-perangkat keamanan yang dimiliki negara untuk memburu terorisme. Tepat adanya. Terbukti, tindak tanduk polisi, paling tidak seperti diberitakan banyak media massa, menjadi cermin ketergugahan polisi untuk terbangun dari tidur, memburu terorisme.
Pasca perburuan terorisme tujuh belas jam oleh polisi di salah satu rumah warga di Dusun Beji, Desa Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, nyaris membius perhatian publik di seantero jagat Tanah Air bahkan dunia untuk bertepuk dada. Euforia menjadi panorama tak terelakkan. Tidak sedikit kalangan yang mengacungkan dua jempol sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja polisi.
Tak lama berselang, apresiasi itu berubah menjadi kecaman halus. Pasalnya, polisi bertindak tanpa aturan dan standar yang jelas. Sisi kemanusiaan korban dinilai “dikangkangi” polisi. Padahal hak setiap orang untuk mendapat perlakuan diatas koridor hukum dan prinsip keadilan. Apalagi, publik pun berhak tahu logika hukum yang dibangun terhadap klaim-klaim yuridis kebersalahan korban.
Jalan sukses menghalau gerak langkah terorisme, strategi dan modus operandi memburu terorisme tampaknya perlu diaudit, evaluasi dan diperbarui kembali. Cara-cara manusiawi dan berkeadaban semestinya dijadikan patokan utama. Tak cuma mengandalkan kepiawaian perangkat negara dalam hal ini polisi, tapi juga strategi perang ide. Bukan hanya struktur tapi juga seper-sturuktur.
Perangkat hukum atau konstitusi tidaklah cukup. Pemerintah harus bisa merangkul elemen-elemen diluar polisi, salah satunya adalah organisasi kegamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Tak bisa tidak, kemenangan terorisme adalah potret kekalahan NU dan Muhammadiyah. Sebagai gawang penjaga umat, NU dan Muhammadiyah harus merasa kecolongan karena diantara jutaan umatnya ada yang tersusupi ide-ide agama yang salah, ide terorisme.
Dialog ide
Selain tindakan koersif, perang ide mendesak didiupayakan sejak dini. Agar, perang melawan terorisme tidak parsial tetapi sistematis dan komprehensif. Saya pikir, diskusi-diskusi miring seputar pemahaman Muhammadiyah yang dianggap pro-terorisme atau ekstrim menjadi preseden buruk mengawal agenda perang ide. Sudah terbukti, salah satu tanggung jawab kesejarahan Muhammadiyah adalah konsistensi pada pemahaman Islam yang akomodatif, toleran dan cinta damai.
Bahasa lain dari perang ide adalah dialog. Dialog bukan dalam arti membangun afiliasi bersama dengan cara tatap muka bersama para teroris. Tapi berdialog dengan motif, ide, ajaran, pola rekrutmen terorisme.
Tindakan terorisme merupakan manifestasi konkrit pelaku terorisme yang digerakkan keyakinan-keyakinan tertentu. Salah satu keyakinan itu adalah ide agama yang loyal akan kebencian, permusuhan, dan kekerasan. Dengan demikian, memerangi terorisme dengan cara-cara konvensional dan meletakkan tanggung jawab diatas pundak polisi semata tak lebih membunuh tindakan yang tampak saja. Sementara ide-ide terorisme terus bergentayangan menyelinap masuk kerelung-relung kesadaran orang-orang yang rentan. Hilang satu muncul seribu.
Ide agama yang loyal kekerasan, kebencian, dan permusuhan sejatinya dilawan dengan ide agama yang mengedepankan toleransi, cinta damai, pluralistik, pro-keberagaman, serta mengereknya pada ranah perang pemikiran atau ide.
Substansi perang melawan terorisme adalah sebagai usaha memutus mata rantai ide terorisme. Mewaspadai gerakan kaderisasi dan proses proses rekrutmen diletakkan sebagai titik tolak menghalau kemunculan teroris-teroris baru.
Seruan perang terhadap terorisme yang digelorakan banyak pihak termasuk presiden Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) tepatlah kiranya dijadikan momentum menggugah kembali tanggung jawab dan kesadaran keumatan elemen-elemen organisasi keagamaan sepeti Muhammadiyah dan NU sebagai pelopor gerakan dakwah sosial keagamaan. Kemenangan sementara terorisme karena berhasil menghujani Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot bukan hanya kekalahan sementara negara, tapi juga kekalahan NU dan Muhammadiyah karena luput dari upaya doktrinasi terorisme terhadap umatnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar