Oleh: LEGIMAN
(Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Belakangan ini wacana deklarasi Pemilu Presiden (Pipres) damai 2009 menguat. Tiga kandidat capres-cawapres menyuarakan sikap bersama mengawal Pilpres dengan penuh kondusifitas dan warna kedamaian.
Sudah menjadi rutinitas formal, deklarasi damai adalah fenomena biasa. Publik tentu berharap deklarasi pilpres damai tidak hanya sekedar pemanis bibir nyanyian simpatik ansich, tapi juga terimplementasikan pada ranah praksis.
Selain bermanis-manis dipedium deklarasi, para kandidat sebagai juru bicara Pilpre damai harus mampu menaungi jutaan calon pemilih yang tersebar diseantero nusantara dari Sabang sampai Marauke. Artinya, seruan itu harus ditangkap hinga ke akar rumput. Tanpa manajemen konflik dan strategi kampanye yang elegan ditataran gress root (akar rumput), apa yang diserukan para kandidat tak ubahnya bayolan politik.
Jika tidak, apa yang didengungkan para kandidat capres dan cawapres tak lebih dari komitmen formal dan verbal. Pertanyaanya, bagaimana implementasi konkrit menterjemahkan Pilpres damai?
Kompleks
Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman. Tarik menarik kepentingan merupakan awal dan sebab terjadinya koflik.
Tradisi Marxian meyakini bahwa konflik disebabkan oleh ketimpangan sumber daya ekonomi dan produksi. Selain sumber daya ekonomi dan produksi, bagi Weberian konflik juga harus dibaca lebih luas lagi, yakni salah satunya adalah dilatari oleh ideologi baik bersumber dari organisasi politik maupun organisasi keagamaan. Dalam ranah gagasan pun sebenarnya konflik terjadi. Konflik demikian terjadi karena setiap kelompok memiliki naluri untuk mendominasi pandangan dunia mulai dari agama, nilai budaya, falsafah, maupun gaya kultural (Geoge Ritzer, 1992).
Pengalaman konflik yang ada di Indonesia, sebab-sebab yang melatari memang tidak sesederhana sebagaimana deskripsi diatas. Namun, secara prinsip ada benang merah yang sama, yaitu tarik-menarik kepentingan politik dan aset ekonomi.
Kompleks dan variatif, yakni mulai dari persoalan ideologisasi agama, kedekatan ideologis antar partai politik (parpol), euforia politik, kesenjangan ekonomi, perubahan psikologi massa, dan transformasi sosial politik organisasi-organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah. Meneropong konteks realitas sosio-politik-kultural menjelang Pilpres mendatang, kompleksitas dan variasi yang melatari kemunculan konflik tampaknya memenuhi sarat.
Harus diakui pesta demokrasi kali ini masih kelanjutan dari semangat euporia politik dimana ingar bingar demokrasi dan stempel kemenangan kedaulatan rakyat tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang mantap. Minimnya pendidikan politik tak elak berpotensi menyulut konflik karena demokrasi dipahami secara serampangan dan asal-asalan oleh kebanyakan masyarakat. Lebih-lebih bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki sandaran ekspresi dan simbolisasi eksistensi sebagai warga negara. Demokrasi cenderung dipahami secara bebas landas.
Selain itu harus juga diakui partai politik (parpol) saat ini masih menggunakan agama sebagai ideologi dan bahkan melakukan politisasi terhadap agama. Sebagai contoh adalah isu status Haji maupun Jilbab yang sempat ramai belakangan ini. Politik aliranisasi juga sempat massif.
Sarat lainnya adalah persoalan kesenjangan ekonomi dan perubahan psikologi massa akibat gempuran modernisasi dan globalisasi. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan ketimpangan ekonomi menjadi tontonan negeri ini. Menurut Amien Rais (1998), akar masalah konflik adalah jurang kaum kaya dan miskin yang makin lebar. Lapisan masyarakat bawah yang sudah lama menderita deprivasi sosial dan ekonomi mengalami frustasi yang tak berkesudahan.
Disisi lain, akibat modernisasi dan globalisasi hubungan antar komunitas, interpersonal dan antar budaya berubah drastis. Akibatnya cenderung negatif dan patologis seperti egoistik, materialistik, hedonistik, gejala anomi dan alienasi, dan sarat tendensi dehumanisasi. Individu maupun kelompok menjadi emosional, frustasi dan agresif .
Fenomena sosial politik lain yang laik diperhatikan adalah transformasi sosial politik ormas agama. Muhammadiyah dan NU misalnya. Kedua ormas itu saat ini suaranya menjadi rebutan beberapa parpol. Karena sama-sama berangakt dari basis dukungan yang sama parpol-parpol yang mengklaim berdiri dibelakang aspirasi kedua ormas itu pun memiliki tendesi persamaan ideologi. Tidak jarang ditemui fenomena personifikasi dan institusionalisasi ormas dalam tubuh parpol. Pun, sikap ormas terkesan tidak netral dan ada pemihakan politik secara samar terhadap salah satu parpol.
Colling down
Dari tampilan asumsi dan telaah empiris diatas, cukup beralasan kiranya menjelang dan pasca pesta demokrasi [Pilpres] 8 Juli 2009 mendatang patut dikawal. Sebagai awalan, paling tidak para kandidat capres dan cawapres sudah mengawalinya melalui deklarasi Pilpres damai beberapa waktu lalu. Namun itu saja tidaklah cukup.
Catatan kecil yang perlu direnungkan oleh semua pegiat kampanye mulai dari para kandidat, juru kampanye (jurkam), hingga tim sukses adalah bersama-sama colling down dan tidak gegabah menggulirkan isu kampanye. Jualan materi kampanye sebaiknya menghindari isu-isu politisasi agama disamping juga pewacanaan jargon kerakyatan yang tidak blak-blakan dan serampangan.
Jualan kampanye dengan isu agama dan jargon kerakyatan secara serampangan hanya merugikan bangsa ini. Yakni, menghadap-hadapkan antara yang beriman dan tidak beriman, Islam dan bukan Islam, miskin dan kaya, dan lain sebagainya.
Sebagai misal, muatan materi kampanye seyogyanya berdiri ditengah-tengah antara kepentingan masyarakat bawah dan kalangan menengah ke atas. Artinya, program yang ditawarkan sekaligus mampu menjadi jembatan.
Fenomena yang tampak selama ini, dalam kampanye, secara vulgar para kandidat memperlihatkan sikap keberpihakan lebih terhadap salah satunya. Kaum kaya kerap dihadap-hadapkan dengan kaum miskin. Seperti, isu ekonomi neoliberalisme VS ekonomi kerakyatan, ekonomi mikro lawan makro, pengusaha dihadapkan dengan pegiat usaha kecil dan menengah [UKM], dan lain-lain.
Tentu, Pilpres damai tidak hanya menjadi komitmen para kandidat atau pun parpol pengusung, tapi menjadi tanggung jawab semua elemen. Cita-cita Pilpres damai akan terwujud sejauhmana pendidikan politik yang cerdas benar-benar membumi dalam masyarakat tanpa distorsi, reduksi, hegemoni, intimidasi dan berjalan secara demokratis. Mungkinkah?
(Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Belakangan ini wacana deklarasi Pemilu Presiden (Pipres) damai 2009 menguat. Tiga kandidat capres-cawapres menyuarakan sikap bersama mengawal Pilpres dengan penuh kondusifitas dan warna kedamaian.
Sudah menjadi rutinitas formal, deklarasi damai adalah fenomena biasa. Publik tentu berharap deklarasi pilpres damai tidak hanya sekedar pemanis bibir nyanyian simpatik ansich, tapi juga terimplementasikan pada ranah praksis.
Selain bermanis-manis dipedium deklarasi, para kandidat sebagai juru bicara Pilpre damai harus mampu menaungi jutaan calon pemilih yang tersebar diseantero nusantara dari Sabang sampai Marauke. Artinya, seruan itu harus ditangkap hinga ke akar rumput. Tanpa manajemen konflik dan strategi kampanye yang elegan ditataran gress root (akar rumput), apa yang diserukan para kandidat tak ubahnya bayolan politik.
Jika tidak, apa yang didengungkan para kandidat capres dan cawapres tak lebih dari komitmen formal dan verbal. Pertanyaanya, bagaimana implementasi konkrit menterjemahkan Pilpres damai?
Kompleks
Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman. Tarik menarik kepentingan merupakan awal dan sebab terjadinya koflik.
Tradisi Marxian meyakini bahwa konflik disebabkan oleh ketimpangan sumber daya ekonomi dan produksi. Selain sumber daya ekonomi dan produksi, bagi Weberian konflik juga harus dibaca lebih luas lagi, yakni salah satunya adalah dilatari oleh ideologi baik bersumber dari organisasi politik maupun organisasi keagamaan. Dalam ranah gagasan pun sebenarnya konflik terjadi. Konflik demikian terjadi karena setiap kelompok memiliki naluri untuk mendominasi pandangan dunia mulai dari agama, nilai budaya, falsafah, maupun gaya kultural (Geoge Ritzer, 1992).
Pengalaman konflik yang ada di Indonesia, sebab-sebab yang melatari memang tidak sesederhana sebagaimana deskripsi diatas. Namun, secara prinsip ada benang merah yang sama, yaitu tarik-menarik kepentingan politik dan aset ekonomi.
Kompleks dan variatif, yakni mulai dari persoalan ideologisasi agama, kedekatan ideologis antar partai politik (parpol), euforia politik, kesenjangan ekonomi, perubahan psikologi massa, dan transformasi sosial politik organisasi-organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah. Meneropong konteks realitas sosio-politik-kultural menjelang Pilpres mendatang, kompleksitas dan variasi yang melatari kemunculan konflik tampaknya memenuhi sarat.
Harus diakui pesta demokrasi kali ini masih kelanjutan dari semangat euporia politik dimana ingar bingar demokrasi dan stempel kemenangan kedaulatan rakyat tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang mantap. Minimnya pendidikan politik tak elak berpotensi menyulut konflik karena demokrasi dipahami secara serampangan dan asal-asalan oleh kebanyakan masyarakat. Lebih-lebih bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki sandaran ekspresi dan simbolisasi eksistensi sebagai warga negara. Demokrasi cenderung dipahami secara bebas landas.
Selain itu harus juga diakui partai politik (parpol) saat ini masih menggunakan agama sebagai ideologi dan bahkan melakukan politisasi terhadap agama. Sebagai contoh adalah isu status Haji maupun Jilbab yang sempat ramai belakangan ini. Politik aliranisasi juga sempat massif.
Sarat lainnya adalah persoalan kesenjangan ekonomi dan perubahan psikologi massa akibat gempuran modernisasi dan globalisasi. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan ketimpangan ekonomi menjadi tontonan negeri ini. Menurut Amien Rais (1998), akar masalah konflik adalah jurang kaum kaya dan miskin yang makin lebar. Lapisan masyarakat bawah yang sudah lama menderita deprivasi sosial dan ekonomi mengalami frustasi yang tak berkesudahan.
Disisi lain, akibat modernisasi dan globalisasi hubungan antar komunitas, interpersonal dan antar budaya berubah drastis. Akibatnya cenderung negatif dan patologis seperti egoistik, materialistik, hedonistik, gejala anomi dan alienasi, dan sarat tendensi dehumanisasi. Individu maupun kelompok menjadi emosional, frustasi dan agresif .
Fenomena sosial politik lain yang laik diperhatikan adalah transformasi sosial politik ormas agama. Muhammadiyah dan NU misalnya. Kedua ormas itu saat ini suaranya menjadi rebutan beberapa parpol. Karena sama-sama berangakt dari basis dukungan yang sama parpol-parpol yang mengklaim berdiri dibelakang aspirasi kedua ormas itu pun memiliki tendesi persamaan ideologi. Tidak jarang ditemui fenomena personifikasi dan institusionalisasi ormas dalam tubuh parpol. Pun, sikap ormas terkesan tidak netral dan ada pemihakan politik secara samar terhadap salah satu parpol.
Colling down
Dari tampilan asumsi dan telaah empiris diatas, cukup beralasan kiranya menjelang dan pasca pesta demokrasi [Pilpres] 8 Juli 2009 mendatang patut dikawal. Sebagai awalan, paling tidak para kandidat capres dan cawapres sudah mengawalinya melalui deklarasi Pilpres damai beberapa waktu lalu. Namun itu saja tidaklah cukup.
Catatan kecil yang perlu direnungkan oleh semua pegiat kampanye mulai dari para kandidat, juru kampanye (jurkam), hingga tim sukses adalah bersama-sama colling down dan tidak gegabah menggulirkan isu kampanye. Jualan materi kampanye sebaiknya menghindari isu-isu politisasi agama disamping juga pewacanaan jargon kerakyatan yang tidak blak-blakan dan serampangan.
Jualan kampanye dengan isu agama dan jargon kerakyatan secara serampangan hanya merugikan bangsa ini. Yakni, menghadap-hadapkan antara yang beriman dan tidak beriman, Islam dan bukan Islam, miskin dan kaya, dan lain sebagainya.
Sebagai misal, muatan materi kampanye seyogyanya berdiri ditengah-tengah antara kepentingan masyarakat bawah dan kalangan menengah ke atas. Artinya, program yang ditawarkan sekaligus mampu menjadi jembatan.
Fenomena yang tampak selama ini, dalam kampanye, secara vulgar para kandidat memperlihatkan sikap keberpihakan lebih terhadap salah satunya. Kaum kaya kerap dihadap-hadapkan dengan kaum miskin. Seperti, isu ekonomi neoliberalisme VS ekonomi kerakyatan, ekonomi mikro lawan makro, pengusaha dihadapkan dengan pegiat usaha kecil dan menengah [UKM], dan lain-lain.
Tentu, Pilpres damai tidak hanya menjadi komitmen para kandidat atau pun parpol pengusung, tapi menjadi tanggung jawab semua elemen. Cita-cita Pilpres damai akan terwujud sejauhmana pendidikan politik yang cerdas benar-benar membumi dalam masyarakat tanpa distorsi, reduksi, hegemoni, intimidasi dan berjalan secara demokratis. Mungkinkah?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar