Oleh: LEGIMAN
[Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga]
Suasana lebih maju dalam berdemokrasi kembali dipertontonkan diatas pentas konstalasi politik nasional menjelang pemilu presiden [pilpres] 2009 mendatang, yakni debat calon presiden [capres]. Disiarkan secara langsung oleh stasiun swasta nasional, Kamis malam 18 Juni 2009 lalu menjadi momentum perdana debat capres yang akan disusul dua debat capres berikutnya.
Format debat capres perdana yang bisa dibilang baru dan pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia memantik banyak kalangan dan menjadi ladang kritik. Selain penilaian positif, tidak sedikit pula yang kecewa.
Lepas dari suara-suara penilaian baik positif maupun negatif, debat capres perdana ataupun jadwal rangkaian debat calon wakil presiden [cawapres] kedepan tentu sebuah praktek demokrasi berharga sekaligus wahana pendidikan politik. Melalui debat, secara telanjang publik dapat melihat dan memahami kompetensi dan kualitas masing-masing capres dan cawapres. Dan dengan debat itu pula, apakah visi-misi dan program yang disodorkan berbau ilmiah, sistematis, komprehensif ataukah sama sekali tidak menginjak bumi alias ngawur dan tidak rasional.
Kendati demikian, ada aspek lain yang terlupakan jika publik terjebak pada debat itu dalam pilihan. Yakni, kecerdasan lain diluar kecerdasan kognitif-intelektual yang direpresentasikan melalui debat capres dan cawapres. Idealnya, kecerdasan yang dimiliki calon pemimpin tidak hanya kecerdasan kognitif intelektual namun kecerdasan lain yang terejawantahkan lewat rasa nasionalisme, kepekaan sosial, simpati-empati, nurani kemanusiaan, kedekatan emosional dan lain-lain. Dari manakah publik menilai aspek lain diluar kecerdasan kognitif intelektual itu? Mungkinkah diperdebatkan?
Intelektualitas teruji
Tak bisa dipungkiri peran media massa kususnya televisi [tv] sangat menentukan dalam pemenangan pilpres. Selain juga kerja keras mesin partai politik dan tim sukses, media massa memiliki daya dobrak yang tak diragukan lagi. Manajemen pemanfaatan media massa [tv] yang efektif dan tepat menjadi taruhan. Data menyebutkan sekitar 70% penduduk Indonesia melek tv. Dalam konteks debat capres dan cawapres, bisa dibilang acara itu sangat ditunggu-tunggu.
Oleh karena itulah acara debat politik yang diagendakan Komisi Pemilihan Umum [KPU] itu sangat potensial menjadi ladang pencitraan dan kampanye yang mencerahkan. Namun jika kualitas yang dihadirkan jauh dari harapan, bukan tidak mungkin citra positif yang jauh-jauh hari tertancap kuat dalam benak masyarakat akan luntur dan beralih pada pilihan politik lainnya.
Debat capres dan cawapres bukanlah debat asongan atau debat kusir. Debat yang dihadirkan harus dilandasi argumentasi ilmiah, logis, membumi, mudah dipahami sekaligus logis. Masing-masing capres dan cawapres dituntut untuk menguasai seribu satu problem yang ada dalam tubuh bangsa ini mulai dari persoalan sepele hingga serius dan mencakup banyak aspek baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, agama dan sebagainya.
Oleh karena itulah tradisi intelektualitas harus mengakar kuat dan dimiliki masing-masing capres dan cawapres. Tradisi intelektual itulah yang mengantarkan publik dalam memantapkan pilihan politiknya pada 8 Juli 2009 mendatang. Pun, publik akan membandingkannya dengan slogan-logan kampanye yang sudah lebih disampaikan lewat iklan politik [koran dan tv], poster, baliho, maupun spanduk.
Dalam kampanye iklan atau beragam alat peraga, yang namanya simbol, slogan, atau bahasa tampil sangat mengesankan, meyakinkan dan penuh harapan. Pesan yang ditonjolkan seakan meneguhkan capres dan cawapres laiknya calon pemimpin bak ratu adil atau dewa penyelamat bagi bangsa. Dengan debat politik antar capres dan cawapres, suara-suara manis dan menjanjikan perubahan calon iklan atau alat peraga tanpa tending aling-aling dan tanpa ada dinding-dinding penyekat dituntut pemaparan dan pembuktian rasionalitasnya.
Kendati demikian, melihat latar belakang masing-masing peserta debat tentu bukanlah hal yang sulit dalam mendebatkan persoalan-persoalan yang ada. Sebab, semua kandidat bisa dikatakan cukup berpengalaman dalam memimpin bangsa. Paling tidak secara teknis dan operasional para kandidat menguasai bagaimana negara ini dengan segala pernak-perniknya dijalankan.
Sampai disini, kalaupun debat politik capres dan cawapres sukses dilewati dan masing-masing kandidat lihai dalam mendendangkan visi-misi dan programnya, apakah lantas pilihan politik hanya berdasarkan pertimbanga kemampuan kognitif inteketual lewat debat politik capres dan cawapres? Tentu, pertimbangannya bukanlah hanya itu, tapi masih banyak pertimbangan lain yang juga harus ditonjolkan oleh capres dan cawapres.
Kualitas utuh
Kualitas kepemimpinan yang harus dimiliki tentunya bukan hanya diukur dari kemampuan dalam hal kognitif intelektual. Seperti telah disebut, kesederhanaan nasionalisme, kepekaan sosial, simpati-empati, nurani kemanusiaan, kedekatan emosional, toleransi, merakyat, dan semisalnya juga urgen dipertimbangkan.
Sayangnya kualifikasi pemimpin seperti ini tidak bisa diperdebatkan dan dipertontonkan dihadapan publik layaknya debat politik capres dan cawapres. Kalaupun dipaksaan kesannya akan subyektif. Pengalamanlah yang bias menuntun. Memang sejak dikumandangkannya pesta demokrasi pemilu legislatif maupun pilpres 2009, kualitas diluar kognitif intelektual perlahan terlihat menonjol pada masing-masing capres dan cawapres.
Sebagai contoh adalah teriakan lantang terhadap kasus Ambalat sebagai simbol nasionalisme, deklarasi capres dan cawapres Megawati Sukarno Putri dan Prabowo Subiyanto di tempat pembuangan akhir [TPA] yang mencerminkan kesederhanaan, aksi simpati dan empati terhadap Prita Mulyasari sebagai bentuk kepekaan emosional, kontrak politik Prabowo Subiyanto jika yang terpilih akan memberikan gajinya kepada rakyat merefleksikan kesetiaan terhadap rakyat, kepedulian terhadap kasus-kasus tenaga kerja Indonesia di Malaysia, dan lain-lain.
Aksi sejuta simpati-empati, kemanusiaan, dan sarat kesetiakawanan sosial-kerakyatan itu tentu patut kita acungi jempol. Karakter seperti itulah yang akan melengkapi kecerdasan kognitif intelektual.
Kita berharap semoga kualitas diluar kemampuan kognitif intelektual yang dipraktekkan capres dan cawapres kini terus merekah dan bukan kedok semata. Dengan begitu, kualitas pemimpin akan lebih sempurna dan utuh agar bisa membawa bangsa ini lebih baik dan bukan kualitas parsial yang menonjolkan kognitif intelektual.
[Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga]
Suasana lebih maju dalam berdemokrasi kembali dipertontonkan diatas pentas konstalasi politik nasional menjelang pemilu presiden [pilpres] 2009 mendatang, yakni debat calon presiden [capres]. Disiarkan secara langsung oleh stasiun swasta nasional, Kamis malam 18 Juni 2009 lalu menjadi momentum perdana debat capres yang akan disusul dua debat capres berikutnya.
Format debat capres perdana yang bisa dibilang baru dan pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia memantik banyak kalangan dan menjadi ladang kritik. Selain penilaian positif, tidak sedikit pula yang kecewa.
Lepas dari suara-suara penilaian baik positif maupun negatif, debat capres perdana ataupun jadwal rangkaian debat calon wakil presiden [cawapres] kedepan tentu sebuah praktek demokrasi berharga sekaligus wahana pendidikan politik. Melalui debat, secara telanjang publik dapat melihat dan memahami kompetensi dan kualitas masing-masing capres dan cawapres. Dan dengan debat itu pula, apakah visi-misi dan program yang disodorkan berbau ilmiah, sistematis, komprehensif ataukah sama sekali tidak menginjak bumi alias ngawur dan tidak rasional.
Kendati demikian, ada aspek lain yang terlupakan jika publik terjebak pada debat itu dalam pilihan. Yakni, kecerdasan lain diluar kecerdasan kognitif-intelektual yang direpresentasikan melalui debat capres dan cawapres. Idealnya, kecerdasan yang dimiliki calon pemimpin tidak hanya kecerdasan kognitif intelektual namun kecerdasan lain yang terejawantahkan lewat rasa nasionalisme, kepekaan sosial, simpati-empati, nurani kemanusiaan, kedekatan emosional dan lain-lain. Dari manakah publik menilai aspek lain diluar kecerdasan kognitif intelektual itu? Mungkinkah diperdebatkan?
Intelektualitas teruji
Tak bisa dipungkiri peran media massa kususnya televisi [tv] sangat menentukan dalam pemenangan pilpres. Selain juga kerja keras mesin partai politik dan tim sukses, media massa memiliki daya dobrak yang tak diragukan lagi. Manajemen pemanfaatan media massa [tv] yang efektif dan tepat menjadi taruhan. Data menyebutkan sekitar 70% penduduk Indonesia melek tv. Dalam konteks debat capres dan cawapres, bisa dibilang acara itu sangat ditunggu-tunggu.
Oleh karena itulah acara debat politik yang diagendakan Komisi Pemilihan Umum [KPU] itu sangat potensial menjadi ladang pencitraan dan kampanye yang mencerahkan. Namun jika kualitas yang dihadirkan jauh dari harapan, bukan tidak mungkin citra positif yang jauh-jauh hari tertancap kuat dalam benak masyarakat akan luntur dan beralih pada pilihan politik lainnya.
Debat capres dan cawapres bukanlah debat asongan atau debat kusir. Debat yang dihadirkan harus dilandasi argumentasi ilmiah, logis, membumi, mudah dipahami sekaligus logis. Masing-masing capres dan cawapres dituntut untuk menguasai seribu satu problem yang ada dalam tubuh bangsa ini mulai dari persoalan sepele hingga serius dan mencakup banyak aspek baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, agama dan sebagainya.
Oleh karena itulah tradisi intelektualitas harus mengakar kuat dan dimiliki masing-masing capres dan cawapres. Tradisi intelektual itulah yang mengantarkan publik dalam memantapkan pilihan politiknya pada 8 Juli 2009 mendatang. Pun, publik akan membandingkannya dengan slogan-logan kampanye yang sudah lebih disampaikan lewat iklan politik [koran dan tv], poster, baliho, maupun spanduk.
Dalam kampanye iklan atau beragam alat peraga, yang namanya simbol, slogan, atau bahasa tampil sangat mengesankan, meyakinkan dan penuh harapan. Pesan yang ditonjolkan seakan meneguhkan capres dan cawapres laiknya calon pemimpin bak ratu adil atau dewa penyelamat bagi bangsa. Dengan debat politik antar capres dan cawapres, suara-suara manis dan menjanjikan perubahan calon iklan atau alat peraga tanpa tending aling-aling dan tanpa ada dinding-dinding penyekat dituntut pemaparan dan pembuktian rasionalitasnya.
Kendati demikian, melihat latar belakang masing-masing peserta debat tentu bukanlah hal yang sulit dalam mendebatkan persoalan-persoalan yang ada. Sebab, semua kandidat bisa dikatakan cukup berpengalaman dalam memimpin bangsa. Paling tidak secara teknis dan operasional para kandidat menguasai bagaimana negara ini dengan segala pernak-perniknya dijalankan.
Sampai disini, kalaupun debat politik capres dan cawapres sukses dilewati dan masing-masing kandidat lihai dalam mendendangkan visi-misi dan programnya, apakah lantas pilihan politik hanya berdasarkan pertimbanga kemampuan kognitif inteketual lewat debat politik capres dan cawapres? Tentu, pertimbangannya bukanlah hanya itu, tapi masih banyak pertimbangan lain yang juga harus ditonjolkan oleh capres dan cawapres.
Kualitas utuh
Kualitas kepemimpinan yang harus dimiliki tentunya bukan hanya diukur dari kemampuan dalam hal kognitif intelektual. Seperti telah disebut, kesederhanaan nasionalisme, kepekaan sosial, simpati-empati, nurani kemanusiaan, kedekatan emosional, toleransi, merakyat, dan semisalnya juga urgen dipertimbangkan.
Sayangnya kualifikasi pemimpin seperti ini tidak bisa diperdebatkan dan dipertontonkan dihadapan publik layaknya debat politik capres dan cawapres. Kalaupun dipaksaan kesannya akan subyektif. Pengalamanlah yang bias menuntun. Memang sejak dikumandangkannya pesta demokrasi pemilu legislatif maupun pilpres 2009, kualitas diluar kognitif intelektual perlahan terlihat menonjol pada masing-masing capres dan cawapres.
Sebagai contoh adalah teriakan lantang terhadap kasus Ambalat sebagai simbol nasionalisme, deklarasi capres dan cawapres Megawati Sukarno Putri dan Prabowo Subiyanto di tempat pembuangan akhir [TPA] yang mencerminkan kesederhanaan, aksi simpati dan empati terhadap Prita Mulyasari sebagai bentuk kepekaan emosional, kontrak politik Prabowo Subiyanto jika yang terpilih akan memberikan gajinya kepada rakyat merefleksikan kesetiaan terhadap rakyat, kepedulian terhadap kasus-kasus tenaga kerja Indonesia di Malaysia, dan lain-lain.
Aksi sejuta simpati-empati, kemanusiaan, dan sarat kesetiakawanan sosial-kerakyatan itu tentu patut kita acungi jempol. Karakter seperti itulah yang akan melengkapi kecerdasan kognitif intelektual.
Kita berharap semoga kualitas diluar kemampuan kognitif intelektual yang dipraktekkan capres dan cawapres kini terus merekah dan bukan kedok semata. Dengan begitu, kualitas pemimpin akan lebih sempurna dan utuh agar bisa membawa bangsa ini lebih baik dan bukan kualitas parsial yang menonjolkan kognitif intelektual.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar