Oleh: Legiman
(Peminat masalah politik, Mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Debar jantung publik kini terus bergejolak menanti siapa pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada ajang pemilihan presiden (pilpres) Juli 2009 mendatang. Padahal tinggal hitungan minggu saja pilpres 2009 digelar.
Pembacaan publil tampaknya memprediksi bakal ada tiga pasang capres-cawapres yang bertandang. Dari tiga pasang itu, baru capres Jusuf Kalla (JK) dari Partai Golkar dan cawapres Wiranto dari Partai hanura (Hati Nurani Rakyat) yang sudah menabuh genderang (deklarasi). Sementara Ibu Megawati Sukarno Putri dari PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat masih sarat “kemungkinan”.
Sekeliling Ibu Mega menguat nama-nama seperti Prabowo Subianto dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Sri Sultan HB X (tanpa partai), maupun Akbar Tandjung (tanpa partai). Dihadapan SBY berseliweran sederet tokoh seperti Hatta Rajasa dari PAN (Partai Amanat Nasional), Hidayat Nurwahid dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan lain-lain.
Selain itu, dua nama dari non-partisan (profesional) yakni Boediono (Gubernur Bank Indonesia) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) juga sempat menguat. Namun, menggandeng cawapres dari non-partisan berpotensi memunculkan respon ketidakterimaan partai-partai menengah yang hendak mendekat ke kubu Demokrat-SBY. Apalagi, masa depan pemerintahan yang baik dan efektif tidak hanya dilihat dari aspek kepiawaian sosok cawapres, namun juga sejauhmana soliditas dan loyalitas partai koalisi.
Atas dasar itulah alangkah baiknya jika SBY mempersunting cawapres yang selain cerdas, piawai dan tanggap terhadap persoalan bangsa kususnya tantangan dan ancaman krisis ekonomi global, cawapres juga memiliki kekuatan riil politik dibelakangnya. Mengapa?
“Trio-the king”
Berdasar hitungan cepat beberapa lembaga survei, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P adalah “trio-the king” (tiga raja) peraup suara signifikan pada pemilu legislatif Kamis 9 April 2009 lalu. Satu diantara partai “trio-the king” yang menjadi raja diraja adalah Partai Demokrat. Disusul kemudian Partai Golkar dan PDI-P. Perolehan suara sementara Partai Demokrat diatas dua puluh persen (20%) itu menjadikan Partai Demokrat optimis, percaya diri, dan bak diatas angin.
Mungkin karena gejolak otimistis dan berasa diatas angin itulah yang mendorong Partai Demokrat menolak secara halus berduet dengan JK dan juga menolak sementara tawaran cawapres dari partai-partai menengah. Menolak berarti juga menolak berkoalisi. Bisa jadi, tanggapan dingin Partai Demokrat atas ajakan koalisi baik dari Partai Golkar maupun partai-partai menengah karena tanpa koalisi pun Partai Demokrat bisa maju sendiri mencalonkan capres-cawapres.
Dua partai besar diluar Partai Demokrat yang masuk dalam “trio the king” yakni Partai Golkar dan PDI-P tentu beda nasib dengan Partai Demokrat. Untuk mengusung capres-cawapres, koalisi tak bisa dielakkan. Pasangan JK-Wiranto telah melaju. Sementara SBY dan Ibu Mega masih dalam pertimbangan dan kemungkinan. Jika SBY tampak melirik tokoh non-partisan, sementara Ibu Mega menghendaki tokoh dari partai yang karismatik dan secara organisatoris maupun struktural didukung oleh mesin partai.
Jika boleh diraba, kecenderungan SBY menggandeng cawapres dari kalangan non-partisan tampaknya diselimuti gejolak optimistis atas hasil spektakuler perolehan suara sementara pilleg 9 April 2009 lalu. SBY pun tersihir oleh beberapa penemuan lembaga survei yang memposisikan SBY pada urutan teratas sebagai presiden yang bakal dipilih rakyat. Selain itu, SBY juga terjebak pada wacana bahwa presiden pilihan rakyat pada pilpres 2009 kali ini tidak ada korelasinya dengan mesin partai sebagaimana terjadi pada pilpres 2004 lalu. Artinya, presiden pilihan rakyat tidaklah mesti pilihan partai, akan tetapi sosk karisma capres yang dilihat oleh rakyat.
Jika pembacaan diatas dijadikan tuntunan dan Demokrat-SBY melenggang ke kursi presiden berjalan dengan mulus tanpa koalisi, maka masa depan pemerintahan yang baik dan efektif sulit terwujud. Oleh karena itu, agar cita-cita membumikan pemerintahan yang baik tidak semakin kabur, koalisi hendaknya tak bisa diabaikan. Atau paling tidak pengajuan Demokrat-SBY terhadap cawapres non-partisan partai harus didasarkan pada persetujuan partai-partai menengah dalam bingkai koalisi. Mungkinkah?
Partai “penyusu”?
Pertanyaan “mungkinkah” diatas patut diajukan. Sebab, sejauh ini motif mendekatnya partai-partai menengah ke kubu SBY salah satunya dilatari oleh peluang menduduki posisi cawapres bersama capres SBY. PKS dan PAN misalnya. Dua partai menengah itu kini terlihat gencar menawarkan kadernya untuk disandingkan dengan SBY yang diyakini tidak ada “dua”-nya dimata publik.
Namun,nama-nama yang disodorkan itu kurang direspon positif oleh Demokrat-SBY. Bahkan, jawaban atas pengajuan cawapres dari dua parpol menengah itu adalah pewacanaan kemunculan cawapres non-partisan. Dengan kata lain, menjadi semacam sinyalemen bahwa Demokrat-SBY hendak melewati jalan berbeda dari Ibu Mega-PDIP maupun JK-Wiranto (Partai Golkar)-Wiranto (Partai Hanura).
Pewacanaan pilihan Demokrat-SBY menggandeng cawapres dari non-partisan tampaknya memang jalan yang berbeda dengan capres-capres lainnya baik Ibu Mega maupun JK. Jika boleh dibilang, JK-Wiranto bertitik tolak dari asumsi bahwa keberterimaan public atas capres-cawapres adalah Jawa non-Jawa atau sipil-militer. Sementara Ibu Mega terobsesi pada calon pasangan yang memiliki karisma ditubuh partai dan tidak terjebak pada Jawa-non Jawa atau sipil-militer. Oleh karenanya tidak salah jika kini Ibu Mega berharap pada pasangan cawapres yang karismatik sehingga bisa mendongkrak perolehan suara.
Beda jalan Demokrat-SBY sebenarnya bagus dan prospek bagi masa depan pemerintahan yang lebih baik. Nama-nama seperti Sri Mulyani atau Boediono cukup dikenal ditengah masyarakat dan memiliki track record yang sudah teruji dalam menghadapi ancaman krisis keuangan dan ekonomi global yang kini masih terus menghantui.
Walaupun demikian, beda jalan itu tetap akan terbentur tembok keras yang datang dari partai-partai menengah yang hendak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Jika partai-partai menengah memperlihatkan keberterimaannya dan melepas ego untuk tidak terlalu “ngebet” (ambisius) merebut posisi (ca) wapres bersama SBY, masa depan pemerintahan efektif tinggal menunggu saja.
Disinilah sebenarnya idelisme partai-partai menengah diuji. Walau tidak menempatkan kader-kadernya berduet dengan SBY, mereka (partai-partai menengah) tetap mendukung sepenuhnya cawapres pilihan SBY demi terwujudnya pemerintahan solid, kuat, dan efektif. Keberterimaan partai-partai menengah atas pilihan SBY sebagai partai “the king” suara rakyat bisa memupus kesan pragmatisme politik. Yakni, “membebek” ke partai “the king” dan mau berkoalisai karena peluang cawapres. Atau -meminjam istilah Buya Syafi’i Ma’arif- hanya menjadi partai “penyusu”.
(Peminat masalah politik, Mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Debar jantung publik kini terus bergejolak menanti siapa pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada ajang pemilihan presiden (pilpres) Juli 2009 mendatang. Padahal tinggal hitungan minggu saja pilpres 2009 digelar.
Pembacaan publil tampaknya memprediksi bakal ada tiga pasang capres-cawapres yang bertandang. Dari tiga pasang itu, baru capres Jusuf Kalla (JK) dari Partai Golkar dan cawapres Wiranto dari Partai hanura (Hati Nurani Rakyat) yang sudah menabuh genderang (deklarasi). Sementara Ibu Megawati Sukarno Putri dari PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat masih sarat “kemungkinan”.
Sekeliling Ibu Mega menguat nama-nama seperti Prabowo Subianto dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Sri Sultan HB X (tanpa partai), maupun Akbar Tandjung (tanpa partai). Dihadapan SBY berseliweran sederet tokoh seperti Hatta Rajasa dari PAN (Partai Amanat Nasional), Hidayat Nurwahid dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan lain-lain.
Selain itu, dua nama dari non-partisan (profesional) yakni Boediono (Gubernur Bank Indonesia) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) juga sempat menguat. Namun, menggandeng cawapres dari non-partisan berpotensi memunculkan respon ketidakterimaan partai-partai menengah yang hendak mendekat ke kubu Demokrat-SBY. Apalagi, masa depan pemerintahan yang baik dan efektif tidak hanya dilihat dari aspek kepiawaian sosok cawapres, namun juga sejauhmana soliditas dan loyalitas partai koalisi.
Atas dasar itulah alangkah baiknya jika SBY mempersunting cawapres yang selain cerdas, piawai dan tanggap terhadap persoalan bangsa kususnya tantangan dan ancaman krisis ekonomi global, cawapres juga memiliki kekuatan riil politik dibelakangnya. Mengapa?
“Trio-the king”
Berdasar hitungan cepat beberapa lembaga survei, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P adalah “trio-the king” (tiga raja) peraup suara signifikan pada pemilu legislatif Kamis 9 April 2009 lalu. Satu diantara partai “trio-the king” yang menjadi raja diraja adalah Partai Demokrat. Disusul kemudian Partai Golkar dan PDI-P. Perolehan suara sementara Partai Demokrat diatas dua puluh persen (20%) itu menjadikan Partai Demokrat optimis, percaya diri, dan bak diatas angin.
Mungkin karena gejolak otimistis dan berasa diatas angin itulah yang mendorong Partai Demokrat menolak secara halus berduet dengan JK dan juga menolak sementara tawaran cawapres dari partai-partai menengah. Menolak berarti juga menolak berkoalisi. Bisa jadi, tanggapan dingin Partai Demokrat atas ajakan koalisi baik dari Partai Golkar maupun partai-partai menengah karena tanpa koalisi pun Partai Demokrat bisa maju sendiri mencalonkan capres-cawapres.
Dua partai besar diluar Partai Demokrat yang masuk dalam “trio the king” yakni Partai Golkar dan PDI-P tentu beda nasib dengan Partai Demokrat. Untuk mengusung capres-cawapres, koalisi tak bisa dielakkan. Pasangan JK-Wiranto telah melaju. Sementara SBY dan Ibu Mega masih dalam pertimbangan dan kemungkinan. Jika SBY tampak melirik tokoh non-partisan, sementara Ibu Mega menghendaki tokoh dari partai yang karismatik dan secara organisatoris maupun struktural didukung oleh mesin partai.
Jika boleh diraba, kecenderungan SBY menggandeng cawapres dari kalangan non-partisan tampaknya diselimuti gejolak optimistis atas hasil spektakuler perolehan suara sementara pilleg 9 April 2009 lalu. SBY pun tersihir oleh beberapa penemuan lembaga survei yang memposisikan SBY pada urutan teratas sebagai presiden yang bakal dipilih rakyat. Selain itu, SBY juga terjebak pada wacana bahwa presiden pilihan rakyat pada pilpres 2009 kali ini tidak ada korelasinya dengan mesin partai sebagaimana terjadi pada pilpres 2004 lalu. Artinya, presiden pilihan rakyat tidaklah mesti pilihan partai, akan tetapi sosk karisma capres yang dilihat oleh rakyat.
Jika pembacaan diatas dijadikan tuntunan dan Demokrat-SBY melenggang ke kursi presiden berjalan dengan mulus tanpa koalisi, maka masa depan pemerintahan yang baik dan efektif sulit terwujud. Oleh karena itu, agar cita-cita membumikan pemerintahan yang baik tidak semakin kabur, koalisi hendaknya tak bisa diabaikan. Atau paling tidak pengajuan Demokrat-SBY terhadap cawapres non-partisan partai harus didasarkan pada persetujuan partai-partai menengah dalam bingkai koalisi. Mungkinkah?
Partai “penyusu”?
Pertanyaan “mungkinkah” diatas patut diajukan. Sebab, sejauh ini motif mendekatnya partai-partai menengah ke kubu SBY salah satunya dilatari oleh peluang menduduki posisi cawapres bersama capres SBY. PKS dan PAN misalnya. Dua partai menengah itu kini terlihat gencar menawarkan kadernya untuk disandingkan dengan SBY yang diyakini tidak ada “dua”-nya dimata publik.
Namun,nama-nama yang disodorkan itu kurang direspon positif oleh Demokrat-SBY. Bahkan, jawaban atas pengajuan cawapres dari dua parpol menengah itu adalah pewacanaan kemunculan cawapres non-partisan. Dengan kata lain, menjadi semacam sinyalemen bahwa Demokrat-SBY hendak melewati jalan berbeda dari Ibu Mega-PDIP maupun JK-Wiranto (Partai Golkar)-Wiranto (Partai Hanura).
Pewacanaan pilihan Demokrat-SBY menggandeng cawapres dari non-partisan tampaknya memang jalan yang berbeda dengan capres-capres lainnya baik Ibu Mega maupun JK. Jika boleh dibilang, JK-Wiranto bertitik tolak dari asumsi bahwa keberterimaan public atas capres-cawapres adalah Jawa non-Jawa atau sipil-militer. Sementara Ibu Mega terobsesi pada calon pasangan yang memiliki karisma ditubuh partai dan tidak terjebak pada Jawa-non Jawa atau sipil-militer. Oleh karenanya tidak salah jika kini Ibu Mega berharap pada pasangan cawapres yang karismatik sehingga bisa mendongkrak perolehan suara.
Beda jalan Demokrat-SBY sebenarnya bagus dan prospek bagi masa depan pemerintahan yang lebih baik. Nama-nama seperti Sri Mulyani atau Boediono cukup dikenal ditengah masyarakat dan memiliki track record yang sudah teruji dalam menghadapi ancaman krisis keuangan dan ekonomi global yang kini masih terus menghantui.
Walaupun demikian, beda jalan itu tetap akan terbentur tembok keras yang datang dari partai-partai menengah yang hendak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Jika partai-partai menengah memperlihatkan keberterimaannya dan melepas ego untuk tidak terlalu “ngebet” (ambisius) merebut posisi (ca) wapres bersama SBY, masa depan pemerintahan efektif tinggal menunggu saja.
Disinilah sebenarnya idelisme partai-partai menengah diuji. Walau tidak menempatkan kader-kadernya berduet dengan SBY, mereka (partai-partai menengah) tetap mendukung sepenuhnya cawapres pilihan SBY demi terwujudnya pemerintahan solid, kuat, dan efektif. Keberterimaan partai-partai menengah atas pilihan SBY sebagai partai “the king” suara rakyat bisa memupus kesan pragmatisme politik. Yakni, “membebek” ke partai “the king” dan mau berkoalisai karena peluang cawapres. Atau -meminjam istilah Buya Syafi’i Ma’arif- hanya menjadi partai “penyusu”.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar