Oleh: LEGIMAN
(Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Dipicu oleh aksi lawatan ilegal armada perang Malaysia di wilayah Ambalat yang notabene teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), relasi keduanya kembali memanas. Aksi provokatif Malaysia yang kini mewarnai media massa kita pun nyaris membangunkan term-term harga diri dan martabat bangsa Indonesia dimata Malaysia.
Aksi diluar garis hukum Internasional itu memang membuat ketenangan NKRI terusik. Tidak salah jika Malaysia patut ditimpa tudingan sebagai negara egois dan arogan. Egois dan arogan yang memberi maksud posisi marjinal Indonesia dan sub-ordinat dimata Malaysia.
Bagi anak bangsa penghuni NKRI, posisi itu tentu tidak bisa diterima. Sebagai negara berdaulat, keduanya harus berdiri sejajar, saling menghormati bahkan seyogyanya terjalin relasi harmonis. Namun kenyataannya, sejauh ini, tindakan dan perlakukan Malaysia terhadap Indonesia dalam banyak hal tampak meneguhkan inferioritas dibawah superioritas.
Tuna martabat
Keberanian brutal Malaysia terhadap Indonesia menjadi potret bahwa Indonesia sedang dirudung sakit dan mengidap pandemi “tuna martabat” yang acap kali terkesan dirongrong eksistensinya oleh Malaysia. Bukan hanya eksistensi kedaulatan teritorial sebagai simbol kemerdekaan sebuah bangsa, tapi juga kreatifitas budaya, eksistensi warga Indonesia sebagai pekerja yang merupakan hak setiap manusia, dan lain-lain. Dengan kata lain, sikap sewenang-wenangan itu tidak hanya menerobos struktur sentral ketahanan politik kedaulatan, tapi juga jantung psikologis warga Indonesia.
“Tuna bangsa martabat”. Itulah kesimpulan kita. Kita bak bui yang mudah diombang-ambingkan dan dipermainkan oleh bangsa lain. Padahal, jika bangsa ini konsisten dan jauh-jauh hari berbenah mengoptimalkan potensi yang ada, bukan tidak mungkin bangsa ini tidak akan segan-segan memusungkan dada [dalam arti tidak mudah untuk dilecehkan] dimata Malaysia dan negara-negara lainnya.
Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan Malaysia. Lawatan ilegal armada Malaysia ke wilayah sekitar Blok Ambalat Kalimantan Timur baru-baru ini adalah yang kesekian kalinya dan bukan satu-satunya kasus yang merepresentasikan sikap ketidakharmonisan relasi antar keduanya.
Sejarah menunjukkan relasi diplomatik Indonesia-Malaysia hampir-hampir meminta banyak banyak korban baik di masa Orde Lama (Orla) maupun reformasi hingga saat ini. Era Orla, Presiden Sukarno sempat mengobarkan slogan “ganyang Malaysia”. Sementara diera reformasi, ketegangan tidak sekali dua kali. Jika boleh dibilang, lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI beberapa tahun lalu merupakan tumbal sepihak yang harus diterima lapang dada.
Dua negara yang dicap serumpun, Indonesia dan Malaysia, kini seakan kehabisan energi diplomasinya. Sehingga, cara-cara kekerasan atau perang hampir saja mewarnai. Kita tidak tahu lagi sampai kapan perseteruan antar keduanya usai dan bisa seiring berjalan dan tejalin simbiosis mutualisme.
Oleh karena itu, penulis yakin, dibalik itu semua solusi yang tak bisa ditawar-tawar lagi adalah introspeksi kedalam, yakni empowerment nation [pemberdayaan bangsa]. Ending-nya adalah tercipta semacam kepercayaan diri dan peneguhan identitas sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.
Cacat bangsa
Cacat bangsa merupakan pangkal dari tuna martabat itu. Secara fisik-geografis, kita memiliki wilayah teritorial yang luar biasa dengan lautan yang luas dan ikan yang banyak, ribuan hektar hutan, pulau yang bertebaran dari Sabang sampai Marauke, keindahan panorama yang mempesona, serta sumber kekayaan yang melimpah mulai dari emas, minyak, gas bumi, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan lebih dari dua ratus juta manusia yang mendiaminya.
Sayangnya, semua yang dimiliki kurang dikelola secara maksimal baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Keduanya adalah potensi besar yang jika berjalan secara korelatif akan menjadi aset meyakinkan dan membuat bangsa ini disegani oleh siapapun.
Pemenuhan pendidikan sebagai jalan transformasi ilmu pengetahuan bagi warga terasa timpang. Kehadiran SDM yang mumpuni, berkualitas, teruji dan merata tersendat. Ilmu pengetahuan mandek sehingga berdampak pada degradasi posisi tawar SDM dalam kancah global. Potensi SDM terabaikan, menjadi sampah sumber daya negara, tak lebih sebagai penonton, kepercayaan diri menurun, bahkan harus mengemis menjadi kuli bangunan hingga pembantu rumah tangga di negeri tetangga.
Bukan rahasia lagi, cacat bangsa ini amat tampak. Korupsi merajai hampir disetiap level dan struktur birokrasi atau pemerintahan baik dipusat hingga daerah, pengangguran membengkak, kemiskinan bertambah, gizi buruk menjadi berita fenomenal setiap harinya, patologi moral remaja diambang batas, dan lain-lain. Cacat bangsa itu tentu jauh dari cita-cita didirikannya NKRI.
Substansi
Menguatnya kisruh teritorial antar Indonesia dan Malaysia beriringan dengan pesta demokrasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Dengan lantang para kandidat Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) menyeru “tidak untuk perongrongan kedaulatan NKRI walau sejengkal pun”. Artinya para kandidat memiliki komitmen bahwa NKRI sudah final dan tidak bisa diganggu gugat.
Nah, dalam bentuk seperti apakah finalitas NKRI dimata para kandidat Capres-Cawapres? Tapi satu hal yang pasti, tujuan didirikannya NKRI yang terangkum dalam UUD 45 adalah bertujuan melindungi tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskahn kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Semoga, selain NKRI dalam bentuknya yang fisik-geografis, para kandidat Capres-Cawapres 2009 menawarkan dan mampu mewujudkan NKRI yang substansial, yakni kehendak menciptakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan kedamaian rakyat.
(Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Dipicu oleh aksi lawatan ilegal armada perang Malaysia di wilayah Ambalat yang notabene teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), relasi keduanya kembali memanas. Aksi provokatif Malaysia yang kini mewarnai media massa kita pun nyaris membangunkan term-term harga diri dan martabat bangsa Indonesia dimata Malaysia.
Aksi diluar garis hukum Internasional itu memang membuat ketenangan NKRI terusik. Tidak salah jika Malaysia patut ditimpa tudingan sebagai negara egois dan arogan. Egois dan arogan yang memberi maksud posisi marjinal Indonesia dan sub-ordinat dimata Malaysia.
Bagi anak bangsa penghuni NKRI, posisi itu tentu tidak bisa diterima. Sebagai negara berdaulat, keduanya harus berdiri sejajar, saling menghormati bahkan seyogyanya terjalin relasi harmonis. Namun kenyataannya, sejauh ini, tindakan dan perlakukan Malaysia terhadap Indonesia dalam banyak hal tampak meneguhkan inferioritas dibawah superioritas.
Tuna martabat
Keberanian brutal Malaysia terhadap Indonesia menjadi potret bahwa Indonesia sedang dirudung sakit dan mengidap pandemi “tuna martabat” yang acap kali terkesan dirongrong eksistensinya oleh Malaysia. Bukan hanya eksistensi kedaulatan teritorial sebagai simbol kemerdekaan sebuah bangsa, tapi juga kreatifitas budaya, eksistensi warga Indonesia sebagai pekerja yang merupakan hak setiap manusia, dan lain-lain. Dengan kata lain, sikap sewenang-wenangan itu tidak hanya menerobos struktur sentral ketahanan politik kedaulatan, tapi juga jantung psikologis warga Indonesia.
“Tuna bangsa martabat”. Itulah kesimpulan kita. Kita bak bui yang mudah diombang-ambingkan dan dipermainkan oleh bangsa lain. Padahal, jika bangsa ini konsisten dan jauh-jauh hari berbenah mengoptimalkan potensi yang ada, bukan tidak mungkin bangsa ini tidak akan segan-segan memusungkan dada [dalam arti tidak mudah untuk dilecehkan] dimata Malaysia dan negara-negara lainnya.
Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan Malaysia. Lawatan ilegal armada Malaysia ke wilayah sekitar Blok Ambalat Kalimantan Timur baru-baru ini adalah yang kesekian kalinya dan bukan satu-satunya kasus yang merepresentasikan sikap ketidakharmonisan relasi antar keduanya.
Sejarah menunjukkan relasi diplomatik Indonesia-Malaysia hampir-hampir meminta banyak banyak korban baik di masa Orde Lama (Orla) maupun reformasi hingga saat ini. Era Orla, Presiden Sukarno sempat mengobarkan slogan “ganyang Malaysia”. Sementara diera reformasi, ketegangan tidak sekali dua kali. Jika boleh dibilang, lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI beberapa tahun lalu merupakan tumbal sepihak yang harus diterima lapang dada.
Dua negara yang dicap serumpun, Indonesia dan Malaysia, kini seakan kehabisan energi diplomasinya. Sehingga, cara-cara kekerasan atau perang hampir saja mewarnai. Kita tidak tahu lagi sampai kapan perseteruan antar keduanya usai dan bisa seiring berjalan dan tejalin simbiosis mutualisme.
Oleh karena itu, penulis yakin, dibalik itu semua solusi yang tak bisa ditawar-tawar lagi adalah introspeksi kedalam, yakni empowerment nation [pemberdayaan bangsa]. Ending-nya adalah tercipta semacam kepercayaan diri dan peneguhan identitas sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.
Cacat bangsa
Cacat bangsa merupakan pangkal dari tuna martabat itu. Secara fisik-geografis, kita memiliki wilayah teritorial yang luar biasa dengan lautan yang luas dan ikan yang banyak, ribuan hektar hutan, pulau yang bertebaran dari Sabang sampai Marauke, keindahan panorama yang mempesona, serta sumber kekayaan yang melimpah mulai dari emas, minyak, gas bumi, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan lebih dari dua ratus juta manusia yang mendiaminya.
Sayangnya, semua yang dimiliki kurang dikelola secara maksimal baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Keduanya adalah potensi besar yang jika berjalan secara korelatif akan menjadi aset meyakinkan dan membuat bangsa ini disegani oleh siapapun.
Pemenuhan pendidikan sebagai jalan transformasi ilmu pengetahuan bagi warga terasa timpang. Kehadiran SDM yang mumpuni, berkualitas, teruji dan merata tersendat. Ilmu pengetahuan mandek sehingga berdampak pada degradasi posisi tawar SDM dalam kancah global. Potensi SDM terabaikan, menjadi sampah sumber daya negara, tak lebih sebagai penonton, kepercayaan diri menurun, bahkan harus mengemis menjadi kuli bangunan hingga pembantu rumah tangga di negeri tetangga.
Bukan rahasia lagi, cacat bangsa ini amat tampak. Korupsi merajai hampir disetiap level dan struktur birokrasi atau pemerintahan baik dipusat hingga daerah, pengangguran membengkak, kemiskinan bertambah, gizi buruk menjadi berita fenomenal setiap harinya, patologi moral remaja diambang batas, dan lain-lain. Cacat bangsa itu tentu jauh dari cita-cita didirikannya NKRI.
Substansi
Menguatnya kisruh teritorial antar Indonesia dan Malaysia beriringan dengan pesta demokrasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Dengan lantang para kandidat Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) menyeru “tidak untuk perongrongan kedaulatan NKRI walau sejengkal pun”. Artinya para kandidat memiliki komitmen bahwa NKRI sudah final dan tidak bisa diganggu gugat.
Nah, dalam bentuk seperti apakah finalitas NKRI dimata para kandidat Capres-Cawapres? Tapi satu hal yang pasti, tujuan didirikannya NKRI yang terangkum dalam UUD 45 adalah bertujuan melindungi tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskahn kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Semoga, selain NKRI dalam bentuknya yang fisik-geografis, para kandidat Capres-Cawapres 2009 menawarkan dan mampu mewujudkan NKRI yang substansial, yakni kehendak menciptakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan kedamaian rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar