Oleh Legiman
(Peminat Sosial Politik, Mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Perubahan peta konstelasi politik mulai tampak. Sri Sultan Hamengkubuwono X akhirnya maju pada pemilihan Presiden (pilpres) 2009 mendatang. Penegasan itu diiringi sorak-sorai dan gemuruh sebagian masyarakat Yogyakarta pada Pasewongan Agung Selasa 28/10 lalu. Tak elak, keputusan Sultan HB dalam pencalonan Presiden 2009 melukiskan peta politik baru menjelang hajatan demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan pilpres 2009.
Tidak semua masyarakat turut menyambut positif deklarasi pencalonan Sultan HB. Bahkan keputusan Sultan BH itu membuat girang elite-elite Golkar karena dipandang sebagai keputusan yang berpotensi memecah belah suara massa pada pemilihan legislatif (pilleg).
Keputusan penting itu tentu didasarkan pada pertimbangan, perhitungan, dan perkiraan matang. Secara sadar Sultan HB pasti sudah memprediksi peluang dan tantangannya. Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan HB pasti menyadari bahwa popularitasnya belumlah menjangkau ke belahan daerah-daerah lainnya. Sultan HB selama ini adalah milik masyarakat Yogyakarta dan bukan milik publik diseantero Nusantara dalam hal peran kontributif politik kekuasaan.
Persoalan yang kemudian muncul adalah, mesin politik mana yang akan dijajaki Sultan HB? Dan bagaimana relasinya dengan Partai Golkar?
Aspirasi rakyat
Ada dua (point) catatan “unik” sekaligus menarik terkait pencalonan Presiden Sultan HB yang didasarkan pada fenomena-fenomena yang mengiringinya, pertama, mencuatnya nama Sultan HB dalam survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dimana sosok Sultan HB cukup dipertimbangkan oleh publik terkait siapa yang pantas menjadi Presiden. Nama Sultan HB kerap diperhadapkan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Megawati Sukarno Putri, Susilo bambang Yudhoyono (SBY), mantan Jenderal (Purn) Wiranto, dan lain-lain.
Diinternal Golkar sendiri, hasil survei menunjukkan bahwa sosok Sultan HB paling populer diantara tokoh-tokoh Golkar lainnya. Bahkan sosok Ketua Umum Golkar Yusuf Kalla (JK) tersalip oleh nama Sultan HB yang kemudian disusul nama-nama lainnya seperti Surya Paloh, Akbar Tanjung dan lain-lain.
Kedua, keputusan Sultan HB secara langsung didorong oleh sebagian masyarakat Yogyakarta. Fenomena ini tentunya berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya dimana urusan calon-mencalonkan sangat identik dengan kebijakan partai politik (parpol).
Jika pun tidak lewat parpol, pencalonan elite-elite politik biasanya atas dasar insiasi pribadi dan dorongan hati dari diri sendiri sebagaimana yang didengungkan oleh mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Sutiyoso. Baru setelah itu ia (Sutiyoso) menjajaki parpol mana yang akan mengusungnya kelak.
Berbeda dengan Sultan HB. Melenggangnya Sultan pada pilpres 2009 bukanlah keputusan parpol tertentu. Biarpun pada akhirnya bermuara pada suara hati Sultan HB X, namun jauh-jauh hari sebagian masyarakat Yogyakarta sudah mengorganisir diri agar Sultan HB tampil dan maju ke pentas nasional.
Dalam sejarah suksesi kepemimpinan Presiden yang ada selama ini, fakta politik seperti yang terjadi pada Sultan HB dan masyarakat Yogyakarta terkait sokongan dan dukungan untuk maju dalam pilpres hampir-hampir tidak ditemui. Pengalaman-pengalaman politik yang ada inheren dengan mesin parpol tertentu atas pertimbangan dan dukungan elite-elite parpol, kader, dan anggota atau konstituen parpol tertentu pula dan bukan massa lintas parpol.
Pada konteks dukungan politik masyarakat Yogyakarta terhadap pencalonan Sultan HB, masyarakat yang melebur dan berpartisipasi didalamnya adalah masyarakat plural dan tidak bisa diidentifikasi dari kader atau anggota parpol mana. Selain itu, dukungan langsung itu tidak dihinggapi kecurangan-kecurangan seperti dalam bentuk money politic (politik uang) atau lainnya.
Dalam artian, dukungan itu didasarkan atas iming-iming rupiyah, janji-janji kesejahteraan, pendidikan gratis, dan bualan-bualan politik lainnya. Namun, didasarkan pada sosok sultan HB yang diyakini mampu membawa dan membuka gerbong perubahan bangsa kearah yang lebih menjanjikan. Singkatnya, praktek-praktek politik dan pengalaman-pengalaman Sultan HB lah yang menggerakkan masyarakat untuk memberi dukungan politik.
Kesukaan dan kecintaan masyarakat atas sosok Raja Yogyakarta itu tampak ada benarnya. Harus kita akui, Sultan HB adalah pemimpin yang dalam masa-masa kepemimpinannya tidak pernah sekali pun dihinggapi isu korupsi atupun penyelewengan kekuasaan atau jabatan lainnya.
Selain itu, Sultan HB juga sosok pemimpin yang berwawasan luas, muda, bervisi, dan kerap berbicara lantang ketika mengomentari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan elite-elite atau pejabat publik lainnya. Catatan-catatan komentarnya seolah memberi harapan besar bagi perubahan dan kemajuan warga, bangsa, dan negara ke depan.
Mesin politik
Memperbincangkan suksesi pencalonan Sultan HB tentu tak bisa dilepaskan dari salah satu partai besar yang selama ini menjadi rumah politik Sultan HB yakni Partai Golkar. Ketakutan salah satu elite Golkar, Agung Laksono, dimana keputusan Sultan HB dapat berdampak negatif bagi perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang tampak ada benarnya.
Menjadi kekhawatiran lebih akut bagi Golkar lagi adalah jika Sultan HB menjajaki parpol diluar Golkar sebagai mesin politik. Bukan tidak mungkin, bila Sultan HB menentukan mesin politik sebelum pemilihan legislatif, suara calon legislatif (caleg) pada parpol yang ditumpangi Sultan HB akan terdongkrak karena popularitas Sultan HB.
Oleh karenanya benar sebagian benar pengamat yang mengatakan bahwa langkah atau keputusan Golkar pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV di Yogyakarta beberapa lalu adalah keputusan kurang tepat, kalau bukan dikatakan salah. Pengamat juga berkesimpulan bahwa alasan penundaan sampai batas waktu pascapemilihan legislatif didasarkan atas riuhnya konflik internal Golkar dimana ada tarik-menarik dukungan capres antara JK Vs tokoh-tokoh Golkar lainnya, atau tepatnya Sultan HB X Vs JK.
Pilihan strategis Golkar kedepan adalah apakah mengusung Sultan HB sebagai capres atau mengusung JK dengan membiarkan Sultan HB melenggang dengan mesin parpol yang lain.
Lagi-lagi, sebagai rumah politik Sultan HB selama ini, Sultan secara etis selayaknya memang menunggu dibukanya pintu Golkar untuk mengusung dirinya. Akan tetapi bila Golkar tetap tidak mencalonkan Sultan HB, rumah lama itu akan menjadi musuh dipentas laga pilpres 2009.
Akankah Golkar mengusung Sultan HB? JK pernah berujar beberapa waktu lalu, kalau memang Sultan HB ingin maju, dengan segala hormat JK mendukung. Kita tunggu saja bagaimana dan apa keputusan Golkar kelak.
(Peminat Sosial Politik, Mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Perubahan peta konstelasi politik mulai tampak. Sri Sultan Hamengkubuwono X akhirnya maju pada pemilihan Presiden (pilpres) 2009 mendatang. Penegasan itu diiringi sorak-sorai dan gemuruh sebagian masyarakat Yogyakarta pada Pasewongan Agung Selasa 28/10 lalu. Tak elak, keputusan Sultan HB dalam pencalonan Presiden 2009 melukiskan peta politik baru menjelang hajatan demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan pilpres 2009.
Tidak semua masyarakat turut menyambut positif deklarasi pencalonan Sultan HB. Bahkan keputusan Sultan BH itu membuat girang elite-elite Golkar karena dipandang sebagai keputusan yang berpotensi memecah belah suara massa pada pemilihan legislatif (pilleg).
Keputusan penting itu tentu didasarkan pada pertimbangan, perhitungan, dan perkiraan matang. Secara sadar Sultan HB pasti sudah memprediksi peluang dan tantangannya. Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan HB pasti menyadari bahwa popularitasnya belumlah menjangkau ke belahan daerah-daerah lainnya. Sultan HB selama ini adalah milik masyarakat Yogyakarta dan bukan milik publik diseantero Nusantara dalam hal peran kontributif politik kekuasaan.
Persoalan yang kemudian muncul adalah, mesin politik mana yang akan dijajaki Sultan HB? Dan bagaimana relasinya dengan Partai Golkar?
Aspirasi rakyat
Ada dua (point) catatan “unik” sekaligus menarik terkait pencalonan Presiden Sultan HB yang didasarkan pada fenomena-fenomena yang mengiringinya, pertama, mencuatnya nama Sultan HB dalam survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dimana sosok Sultan HB cukup dipertimbangkan oleh publik terkait siapa yang pantas menjadi Presiden. Nama Sultan HB kerap diperhadapkan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Megawati Sukarno Putri, Susilo bambang Yudhoyono (SBY), mantan Jenderal (Purn) Wiranto, dan lain-lain.
Diinternal Golkar sendiri, hasil survei menunjukkan bahwa sosok Sultan HB paling populer diantara tokoh-tokoh Golkar lainnya. Bahkan sosok Ketua Umum Golkar Yusuf Kalla (JK) tersalip oleh nama Sultan HB yang kemudian disusul nama-nama lainnya seperti Surya Paloh, Akbar Tanjung dan lain-lain.
Kedua, keputusan Sultan HB secara langsung didorong oleh sebagian masyarakat Yogyakarta. Fenomena ini tentunya berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya dimana urusan calon-mencalonkan sangat identik dengan kebijakan partai politik (parpol).
Jika pun tidak lewat parpol, pencalonan elite-elite politik biasanya atas dasar insiasi pribadi dan dorongan hati dari diri sendiri sebagaimana yang didengungkan oleh mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Sutiyoso. Baru setelah itu ia (Sutiyoso) menjajaki parpol mana yang akan mengusungnya kelak.
Berbeda dengan Sultan HB. Melenggangnya Sultan pada pilpres 2009 bukanlah keputusan parpol tertentu. Biarpun pada akhirnya bermuara pada suara hati Sultan HB X, namun jauh-jauh hari sebagian masyarakat Yogyakarta sudah mengorganisir diri agar Sultan HB tampil dan maju ke pentas nasional.
Dalam sejarah suksesi kepemimpinan Presiden yang ada selama ini, fakta politik seperti yang terjadi pada Sultan HB dan masyarakat Yogyakarta terkait sokongan dan dukungan untuk maju dalam pilpres hampir-hampir tidak ditemui. Pengalaman-pengalaman politik yang ada inheren dengan mesin parpol tertentu atas pertimbangan dan dukungan elite-elite parpol, kader, dan anggota atau konstituen parpol tertentu pula dan bukan massa lintas parpol.
Pada konteks dukungan politik masyarakat Yogyakarta terhadap pencalonan Sultan HB, masyarakat yang melebur dan berpartisipasi didalamnya adalah masyarakat plural dan tidak bisa diidentifikasi dari kader atau anggota parpol mana. Selain itu, dukungan langsung itu tidak dihinggapi kecurangan-kecurangan seperti dalam bentuk money politic (politik uang) atau lainnya.
Dalam artian, dukungan itu didasarkan atas iming-iming rupiyah, janji-janji kesejahteraan, pendidikan gratis, dan bualan-bualan politik lainnya. Namun, didasarkan pada sosok sultan HB yang diyakini mampu membawa dan membuka gerbong perubahan bangsa kearah yang lebih menjanjikan. Singkatnya, praktek-praktek politik dan pengalaman-pengalaman Sultan HB lah yang menggerakkan masyarakat untuk memberi dukungan politik.
Kesukaan dan kecintaan masyarakat atas sosok Raja Yogyakarta itu tampak ada benarnya. Harus kita akui, Sultan HB adalah pemimpin yang dalam masa-masa kepemimpinannya tidak pernah sekali pun dihinggapi isu korupsi atupun penyelewengan kekuasaan atau jabatan lainnya.
Selain itu, Sultan HB juga sosok pemimpin yang berwawasan luas, muda, bervisi, dan kerap berbicara lantang ketika mengomentari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan elite-elite atau pejabat publik lainnya. Catatan-catatan komentarnya seolah memberi harapan besar bagi perubahan dan kemajuan warga, bangsa, dan negara ke depan.
Mesin politik
Memperbincangkan suksesi pencalonan Sultan HB tentu tak bisa dilepaskan dari salah satu partai besar yang selama ini menjadi rumah politik Sultan HB yakni Partai Golkar. Ketakutan salah satu elite Golkar, Agung Laksono, dimana keputusan Sultan HB dapat berdampak negatif bagi perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang tampak ada benarnya.
Menjadi kekhawatiran lebih akut bagi Golkar lagi adalah jika Sultan HB menjajaki parpol diluar Golkar sebagai mesin politik. Bukan tidak mungkin, bila Sultan HB menentukan mesin politik sebelum pemilihan legislatif, suara calon legislatif (caleg) pada parpol yang ditumpangi Sultan HB akan terdongkrak karena popularitas Sultan HB.
Oleh karenanya benar sebagian benar pengamat yang mengatakan bahwa langkah atau keputusan Golkar pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV di Yogyakarta beberapa lalu adalah keputusan kurang tepat, kalau bukan dikatakan salah. Pengamat juga berkesimpulan bahwa alasan penundaan sampai batas waktu pascapemilihan legislatif didasarkan atas riuhnya konflik internal Golkar dimana ada tarik-menarik dukungan capres antara JK Vs tokoh-tokoh Golkar lainnya, atau tepatnya Sultan HB X Vs JK.
Pilihan strategis Golkar kedepan adalah apakah mengusung Sultan HB sebagai capres atau mengusung JK dengan membiarkan Sultan HB melenggang dengan mesin parpol yang lain.
Lagi-lagi, sebagai rumah politik Sultan HB selama ini, Sultan secara etis selayaknya memang menunggu dibukanya pintu Golkar untuk mengusung dirinya. Akan tetapi bila Golkar tetap tidak mencalonkan Sultan HB, rumah lama itu akan menjadi musuh dipentas laga pilpres 2009.
Akankah Golkar mengusung Sultan HB? JK pernah berujar beberapa waktu lalu, kalau memang Sultan HB ingin maju, dengan segala hormat JK mendukung. Kita tunggu saja bagaimana dan apa keputusan Golkar kelak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar